Jakarta – DPD Partai Golkar Jawa Timur mendorong Setya Novanto yang terseret kasus dugaan korupsi pada e-KTP, melawan secara hukum yakni dengan mengajukan praperadilan. Apapun keputusan dari Praperadilan tersebut harus dipatuhi.

“Di negara kita, mengedepankan azas praduga tak bersalah. Nanti, ada namanya praperadilan,” kata Wakil Sekretaris DPD Golkar Jatim A’an Ainur Rofik kepada detikcom, Senin (17/7/2017).

A’an mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar itu bisa menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan praperadilan.

“Gugatan praperadilan itu adalah hak tersangka. Tersangka bukan segala-galanya, masih ada proses hukum praperadilan. Jadi kesempatannya melawan secara hukum (gugatan praperadilan) ada di situ,” tuturnya.

A’an mengatakan, apapun keputusan dari praperadilan, maka harus dipatuhi. Katanya, jika Setnov memenangi gugatan praperadilan, maka nama baiknya harus diperbaiki.

“Kalau praperadilan menang, ya Alhamdulillah. Nama baik Pak Ketum juga harus diperbaiki,” ujarnya.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka keempat di kasus e-KTP. Peran Novanto dalam kasus e-KTP disebut mulai tahap perencanaan hingga pengadaan barang.

Akibat perbuatannya, Novanto, yang kini menjabat Ketua DPR, disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
(roi/rna)