Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku kesulitan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Djarot mengatakan salah satu hambatannya adalah belum bersertifikatnya aset milik Pemprov.

“Tahun depan ini kita berharap semuanya. Karena ini menjadi salah satu temuan BPK sehingga Jakarta sulit untuk mendapatkan opini WTP ya. Salah satunya persoalan aset,” kata Djarot di Jakarta Utara, Minggu (20/8/2017).

Djarot menuturkan baru menerima sertifikat aset Balai Kota dan Monas. Pemprov DKI, menurut Djarot, masih mengusahakan aset di Monas dengan berkomunikasi ke pemerintah pusat.

“Sebetulnya satu lagi yang mau diserahkan yang tadi itu Lapangan Monas. Monas itu belum ya, sudah kita kuasai bertahun-tahun tapi belum,” ujarnya.

“Termasuk kantor kita (Balai Kota) ya, kantor gubernur, baru hari ini diserahin. Monas belum. Hanya terkait masalah pengelolaannya, salah satunya di Sekretariat Negara,” sambungnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini telah mengajukan semua aset di Jakarta untuk disertifikasi. Pihaknya masih terus mengusahakan konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta.

“Tetapi prinsipnya seluruh aset pemda itu kita sertifikatkan. Termasuk kemarin yang kita kalah, contoh kasus eks kantor Wali Kota Jakarta Barat,” tuturnya.

“Hal seperti ini makanya kami sudah sepakati sama Pak Menteri untuk tertibkan betul termasuk HPL, dan mempercepat proses,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyerahkan 7.200 dari 7.500 sertifikat kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Jokowi juga menyerahkan sertifikat aset DKI ke Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

(fdu/imk)