//Kepsek dan Komite Sekolah di Bandung Barat Diduga Pungli

Kepsek dan Komite Sekolah di Bandung Barat Diduga Pungli

Pemkab Bandung Barat membenarkan adanya pungli di SMPN 3 Ngamprah.

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI–Seorang Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di SMPN 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat diduga melakukan pungutan liar (pungli) untuk kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) beberapa waktu lalu. Saat ini, mereka berdua tengah diselidiki oleh jajaran tim Saber Pungli Kabupaten Bandung Barat-Cimahi.

Kasiwas Polres Cimahi, Ipda Ahmad S membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, pihaknya menerima pelimpahan laporan dari tim saber pungli Provinsi Jabar tentang dugaan praktik pungli di salah satu sekolah di Bandung Barat.

“Ada laporan dugaan pelanggaran (pungli).  Saat ini masih penyelidikan, belum ada status dan (kepsek dan komite sekolah) belum ditahan,” ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi, Jumat (21/6).

Ia mengungkapkan, pihaknya masih akan mendalami dugaan pelanggaran dalam kasus pungutan tersebut. Apakah masuk ke dalam pidana atau hanya masalah administrasi. Oleh karena itu, pihaknya sudah mengklarifikasi ke berbagai pihak terkait.

Informasi yang dihimpun, pihak sekolah diduga memungut dana uang ujian nasional berbasis komputer (UNBK) kepada kelas 9 sebesar Rp 150.000 dan pungutan uang pemantapan sebesar Rp 385.000 pertiap siswa. Termasuk kepada siswa miskin, pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Total uang itu sebagian sudah digunakan untuk sewa tempat dan komputer dalam pelaksanaan UNBK. Serta pembelian 3 unit komputer. Sedangkan, dugaan pungli pemantapan ujian sebesar Rp 385.000 persiswa sudah terkumpul dan sebagian besar sudah digunakan.

Total yang sudah membayar sebanyak 272 orang, termasuk diantaranya terdapat 32 orang siswa pemegang KIP. Sedangkan  11 orang belum melakukan pembayaran tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Imam Santoso membenarkan tentang peristiwa dugaan pungli di SMPN 3 Ngamprah. “Iya betul kemarin ada kejadian itu,” katanya.

Menurutnya, pihaknya merasa dilema dengan masalah tersebut. Dimana, pemerintah pusat mendorong agar diselenggarakan UNBK. Namun dilapangan fasilitas komputer yang ada belum memadai. Sehingga akhirnya menumpang di sekolah lain.

Ia memgungkapkan, menerima laporan jika kesepakatan tersebut sudah dirapatkan dengan orangtua murid. Namun, barangkali menurutnya terdapat orang tua siswa yang melaporkan. Dirinya mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan mengawasi perkembangan masalah tersebut.

TAGS: