//Penerimaan Mahasiswa Baru Lewat Jalur Mandiri Bukan Jor-joran Uang

Penerimaan Mahasiswa Baru Lewat Jalur Mandiri Bukan Jor-joran Uang

JawaPos.com – Jalur mandiri menjadi alternatif bagi siswa yang ingin masuk kampus negeri setelah gagal dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Berdasar pengumuman SBMPTN 2019, di antara total 714.652 pendaftar, hanya 23,61 persen atau 168.742 peserta yang diterima.

Namun, isu mengenai praktik komersialisasi kerap mengiringi seleksi jalur mandiri. Sebab, calon mahasiswa bisa membayar biaya kuliah yang lebih mahal.

Menanggapi hal itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir sudah mewanti-wanti kampus negeri. “Kondisi jalur ujian mandiri menjadi ajang komersial harus semaksimal mungkin diantisipasi,” tegas Nasir saat ditemui di kantornya kemarin (10/7).

Nasir menyebutkan, saat ini ada 147 program studi S-1 baru. “Silakan masing-masing PTN mulai membuka jalur mandiri. Tapi, saya ingatkan, jangan sampai jalur mandiri ini dijadikan ajang komersialisasi,” kata Nasir.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, beberapa PTN membuka seleksi mandiri. Contohnya, Universitas Indonesia (UI) yang menggelar SIMAK UI pada 10 Juni hingga 10 Juli 2019. Demikian juga beberapa PTN lain. “Di ITB yang menerima 4.200 mahasiswa baru, 20 persennya diambil dari jalur mandiri,” ujar mantan rektor Universitas Diponegoro itu.

Menristekdikti M. Nasir. (Dok. JawaPos.com)

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi membenarkan bahwa kampus yang dipimpinnya membuka jalur ujian mandiri. Kampusnya berprinsip, jalur mandiri bukan untuk menggalang dana. Melainkan untuk tetap memberikan kesempatan bagi siswa yang masih bertekad kuliah dan kurang mampu secara ekonomi.

Kadarsah mengatakan, pihaknya masih membuka peluang beasiswa bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi melalui jalur mandiri. Syaratnya, memberikan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan slip gaji orang tua. “Nanti tim kami akan mengecek untuk verifikasi data tersebut. Kami sediakan biaya Rp 0 dan hanya membayar 20 persen UKT (uang kuliah tunggal),” terangnya kepada Jawa Pos kemarin. Dengan demikian, meski lewat jalur mandiri, tidak ada kesan komersialisasi.

Meski begitu, ITB tetap mengutamakan kualitas calon mahasiswa. Yakni, memenuhi syarat akademik dengan lulus tes dan mencantumkan nilai UTBK. “Tetap kami akan melakukan penyaringan di tahap ujian mandiri ini,” jelas Kadarsah.

Di Surabaya, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mochamad Ashari mengatakan, Kemenristekdikti telah mematok kuota jalur mandiri di masing-masing PTN. Yakni, maksimal 30 persen dari total mahasiswa baru (maba). Sementara itu, kuota 70 persen dialokasikan untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN. “Kami perlu ada subsidi silang untuk mahasiswa yang ekonominya kurang. Dan, itu diambil dari jalur mandiri,” katanya.

Menurut Ashari, ITS memiliki kuota bidikmisi 850 orang. Kuota tersebut sesuai dengan peraturan Kemenristekdikti. Yakni, 20 persen dari total kuota mahasiswa baru. Kuota itu diberikan pada jalur SNMPTN dan SBMPTN. Namun, belum tentu kuota terpenuhi. “Perguruan tinggi butuh penyeimbang subsidi silang lewat jalur mandiri. Mereka yang punya kemampuan ekonomi lebih. Sebab, jalur mandiri tidak ada bidikmisi,” jelasnya.

Ashari menuturkan, besaran biaya UKT jalur mandiri ITS masih terbilang murah. Yakni, Rp 7,5 juta per semester untuk seluruh prodi. Bedanya, pada jalur mandiri, camaba harus membayar sumbangan pengembangan institusi (SPI).

Besaran SPI di ITS berbeda-beda pada setiap prodi. Yakni, minimal Rp 20 juta hingga maksimal Rp 75 juta. Meski begitu, semakin besar biaya SPI yang dibayar tetap tidak menjamin calon peserta tersebut diterima jalur mandiri. “Jadi, bukan jor-joran uang. Semua sudah disesuaikan dengan standarnya. ITS juga tetap memprioritaskan akademik,” ujarnya.

Ashari menyebutkan, banyak pendaftar jalur mandiri yang sanggup membayar hingga ratusan juta. Namun, nilai akademik peserta di bawah rata-rata. ITS tetap tidak meloloskannya.