//DPR Tawarkan Tiga Konsep Evaluasi Ujian Nasional

DPR Tawarkan Tiga Konsep Evaluasi Ujian Nasional

JawaPos.com – Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merombak ujian nasional (UN) terus menjadi perbincangan. Komisi X DPR yang menjadi mitra Kemendikbud siap memberikan sejumlah rekomendasi.

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menuturkan, wacana perombakan atau bahkan penghapusan UN harus dikaji mendalam. Jika UN dihapus, pihaknya memiliki tiga konsep yang bisa ditawarkan kepada Kemendikbud.

Pertama, Kemendikbud mesti melakukan asesmen secara berkala. Itu menjadi mekanisme evaluasi sebagai pengganti UN.

Nah, asesmen secara berkala bisa dilakukan serentak secara nasional. ’’Mungkin bisa setahun sekali sesuai dengan kajian yang mendalam,” paparnya.

Kedua, asesmen berkala harus menjadi parameter pemetaan dunia pendidikan secara nasional. Baik bagi peserta didik maupun pendidik. Sekolah dan pemerintah daerah harus secara jujur melakukan pemetaan. Dengan demikian, asesmen tersebut menjadi acuan dalam perbaikan mutu pendidikan. ”Pendekatan solusi akan berbeda sesuai dengan kebutuhan atau kekurangan di sekolah setempat,” imbuh politikus peraih master kebijakan publik dari National University of Singapore itu.

Konsep ketiga terkait penguasaan teknologi. Sekolah, kata dia, harus memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media pembelajaran agar siswa dan guru terbiasa. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi akan menjadi big data dalam perbaikan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. ”Pemerintah harus menyiapkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Terutama di daerah-daerah pelosok,” tegas Hetifah.

Dia menyatakan, Komisi X DPR segera menggelar rapat kerja dengan Kemendikbud. Tujuannya, meminta penjelasan lebih detail tentang rencana merombak UN. ”Kami ingin dapat penjelasan dari Mas Nadiem (Mendikbud, Red). Sebenarnya yang benar bagaimana,” kata Hetifah.

Sementara itu, pelaksanaan UN sebagai pemetaan dianggap tak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut pengamat pendidikan Asep Sapaat, pelaksanaan UN saat ini memang sudah jauh berbeda dengan dulu. UN yang dulu jadi syarat kelulusan nasional menjadi keputusan yang tidak fair ketika melihat kondisi di lapangan. Sebab, kualitas pendidikan masih tidak merata. ”Seperti balapan, satu pakai Ferrari, satu mobil biasa. Papua sama Jakarta, nggak usah dibalapin juga ketahuan hasilnya,” tutur dia kepada koran ini kemarin (1/12).

Ketetapan tersebut bahkan menjerumuskan siswa dan guru. Pada masa itu, dilaporkan ada 1.300 kasus sontek masal yang melibatkan tenaga pendidik. Artinya, itu justru menjadi semangat yang paradoks. Di satu sisi ingin menguatkan pendidikan karakter, tapi di sisi lain UN justru menciptakan ketidakjujuran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun, tidak berarti pelaksanaan UN saat ini sudah membaik. Alasan UN untuk pemetaan dan perbaikan sistem pendidikan nyatanya tak ada hasil. ’’Itu pun nggak jelas datanya. Apakah benar-benar digunakan untuk perbaikan sistem sekolah dan kompetensi guru atau tidak kita nggak tahu,” paparnya.

Sebab, lanjut dia, Kemendikbud tak pernah membuka datanya. Ketika hasil UN keluar dan sudah ditelaah, pemerintah tak menjabarkan faktor apa yang harus diperbaiki dan seberapa jauh progres perbaikan setelahnya. Misalnya, ketika nilai UN matematika siswa anjlok di suatu daerah. Seharusnya, ada identifikasi penyebab, apakah terkait sarana atau tenaga pendidik. Kemudian, bagaimana rencana penyelesaiannya. ’’Tapi, kan nggak pernah dibuka juga. Jangan sampai UN hanya prosedural karena ini biayanya mahal sekali, bisa miliaran sampai triliunan,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, jika benar digunakan untuk pemetaan dan perbaikan sistem pendidikan, seharusnya UN tidak dipaksakan dilakukan di akhir masa pembelajaran siswa. Pemetaan bisa dilakukan di awal atau di tengah-tengah waktu pembelajaran.

GM Pendidikan Dompet Dhuafa itu berpendapat, ketika dipetakan sejak awal atau saat siswa baru masuk, bisa terdiagnosis kemampuan anak di setiap sekolah atau daerah. Dengan begitu, sisa tahun ajaran dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan supaya standar minimal tercapai. ’’Kalau disimpan di akhir, buat apa dong?” ujarnya.

Karena itu, dia meminta Mendikbud benar-benar melakukan asesmen ketika ingin merombak sistem UN. Substansi UN harus disepakati terlebih dulu. Jangan melulu mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian, guru harus dilibatkan. Sebab, mereka paling tahu kondisi di lapangan. ’’Guru juga punya hak untuk mengevaluasi. Tapi, kan sekarang diambil alih semua oleh pusat,” keluhnya.

Di sisi lain, perubahan jenis soal juga harus dipertimbangkan. Menurut dia, selama ini soal yang diujikan hanya terkait kemampuan berpikir tingkat rendah. Siswa tidak diajak untuk berpikir ke tingkat high order thinking skill. Padahal, kemampuan itu dibutuhkan siswa ketika sudah lulus.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : mia/mar/c10/fal