//Marak Pendidikan Online, Komisi X Minta Pemerintah Lindungi Data Siswa
Marak Pendidikan Online, Komisi X Minta Pemerintah Lindungi Data Siswa

Marak Pendidikan Online, Komisi X Minta Pemerintah Lindungi Data Siswa

JawaPos.com – Kemajuan teknologi sangat mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya inovasi dan pendidikan daring yang sudah dilakukan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah pun diminta melindungi data pribadi para peserta didik.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB Latifah Shohib. Menurut Latifah, teknologi terbukti sangat membantu institusi pendidikan dan pengajaran mendapatkan efesiensi melalui konektivitas dan internet, terutama di saat pendemi Covid-19 seperti saat ini.

“Keamanan data merupakan isu yang penting mendapatkan perhatian kita dan masyarakat Indonesia. Apalagi setelah adanya 91 juta data pengguna Tokopedia diduga bocor,” tuturnya, Selasa (19/5).

Latifah mengaku mendapat laporan adanya upaya-upaya pihak asing dengan mamanfaatkan pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan hal yang sama. “Kami sangat menyayangkan jika hal ini benar. Jutaan data peserta didik harus kita lindungi. Tidak boleh bocor atau berpindah ke perusahaan transnasional. Hal ini akan sengat merugikan pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, Latifah mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) agar berpran aktif dalam melindungi data pelajar di Indonesia.

“Maraknya platform pengajaran online yang menawarkan produk dan layanan secara daring dan secara tidak langsung memanfaatkan data konsumen, sangat potensial meningkatkan risiko penyalahgunaan data pelajar di Indonesia. Kami juga akan mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman di DPR,” tutur politikus dari Dapil Jatim V (Malang Raya) itu.

Menurutnya, RUU Perlindungan Data Pribadi adalah RUU privasi komprehensif pertama di Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip perlindungan data, hak-hak pemilik data, tanggung jawab pengontrol data, prosesor, dan pihak ketiga.

“Termasuk ketentuan tentang pemrosesan dan transfer data, larangan, pembebasan, dan hukuman, serta peran pemerintah,” pungkas Latifah.