//Soal Penghapusan Tunjangan Guru, FSGI Buka Suara

Soal Penghapusan Tunjangan Guru, FSGI Buka Suara

JawaPos.com – Tunjangan profesi para guru yang berada dalam satuan pendidikan kerjasama (SPK) dihilangkan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 1.

Adapun, SPK merupakan sekolah yang dikelola atas dasar kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi dan diakui negaranya dengan lembaga pendidikan Indonesia. Baik untuk jalur formal maupun non formal.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen FSGI ) Satriawan Salim pun mengatakan, harusnya para guru SPK tetap menerima tunjangan profesi. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam Pasal 1 ayat 6 pun disebutkan bahwa tunjangan profesi itu merupakan hak bagi para guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Maka menurutnya, Persekjen 6/2020 bertentangan dengan PP tersebut.

“PP kan memerintahkan semua guru. Tidak ada klasifikasi guru negeri, swasta, yayasan, honorer, ASN, atau SPK. Dikatakan juga di Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu, tentang PP guru tadi, bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi guru,” ungkap dia kepada JawaPos.com, Sabtu (18/7).

Satriawan mengatakan bahwa ini merupakan tindakan diskriminatif karena para guru SPK tidak lagi diberikan tunjangan profesi meskipun telah lulus sertifikasi pendidikan profesi.

“Guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka dia mendapat tunjangan profesi pendidik atau tunjangan profesi guru. Ada di dalam UU Guru dan Dosen, hal tersebut juga disebutkan diturunannya di PP tentang Guru,” ujar dia.