//Nadiem Kembali Dikritik karena PJJ Sarat Masalah
Nadiem Kembali Dikritik karena PJJ Sarat Masalah

Nadiem Kembali Dikritik karena PJJ Sarat Masalah

JawaPos.com – Di masa pandemi Covid-19, semua sektor terdampak. Termasuk pendidikan. Bahkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) disebut tak berdaya menghadapi permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Pada era pandemi PJJ secara daring maupun luring sarat kendala, mengapa Mas Menteri yang dijuluki menteri milenial justru terkesan tak berdaya? Tidak terlihat langkah-langkah konkrit Kemendikbud untuk mengatasi berbagai kendala PJJ. Padahal hasil survey berbagai pihak terhadap PJJ fase pertama seharusnya dapat dijadikan dasar menyelesaikan masalah,” jelas Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti dalam keterangan resmi, Sabtu (1/8).

Padahal, jutaan anak Indonesia saat ini terkurung di rumah, dan  para orangtua cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah. Seperti kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi  dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah.

Apalagi, berdasarkan data survei milik KPAI di PJJ fase 1 pada April 2020 yang diikuti oleh 1.700 siswa, menunjukkan terdapat 76,7 persen responden siswa  tidak senang belajar dari rumah. Dapat disimpulkan bahwa PJJ fase satu tidak efektif.

“Mas Menteri, ada jutaan anak Indonesia yang saat ini terisolasi di rumah mengalami frustasi karena tidak terlayani PJJ. PJJ menunjukan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik. Anak-anak dari kelas ekonomi menengah keatas terlayani PJJ secara daring karena kelompok ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk belajar daring. Namun, anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani dalam PJJ karena kelompok ini tidak memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk PJJ daring,” ujarnya.

Bagi anak dari keluarga miskin, kondisi PJJ secara daring yang tidak mampu mereka akses, membuat anak-anak menjadi kehilangan semangat untuk melanjutkan sekolah. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang tidak bisa mengikuti  PJJ maupun ujian secara daring, bahkan dianggap tidak mengumpulkan tugas sehingga nilai koginitifnya banyak yang tidak tuntas dan bahkan nilai sikap diberi C sehingga akhirnya anak tersebut dinyatakan tidak naik kelas.

“KPAI menerima tiga laporan terkait siswa tidak naik kelas karena tidak mampu mengikuti PJJ secara daring. Mas Menteri, anda memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab besar bagi pelayananan dan pemenuhan hak atas pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, dengan kewenangan besar yang anda miliki, seharusnya Anda dapat meringan beban dan derita anak-anak Indonesia dalam PJJ fase kedua,” ungkapnya.

Untuk itu,   dia pun mendorong pembatalan program, termasuk program organisasi penggerak (POP) agar anggarannya dapat dialihkan untuk mengatasi kendala PJJ yang sudah berlangsung hampir 5 bulan.

“Gunakan untuk pengratisan internet, bantuan gadget bagi anak-anak miskin dan para guru honorer, Kemendikbud segera selesaikan kurikulum dalam situasi darurat (kurikulum adaptif) yang dapat meringankan guru, siswa dan para orangtua. Dan Kemendikbud dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait penggunaan dana desa yang didorong membantu anak-anak desa melakukan PJJ,” tandas dia. (*)