//KPAI Beri Tanggapan Guru yang Rasis Terkait Pemilihan OSIS
KPAI Beri Tanggapan Guru yang Rasis Terkait Pemilihan OSIS

KPAI Beri Tanggapan Guru yang Rasis Terkait Pemilihan OSIS

JawaPos.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberi perhatian kepada kasus percakapan rasis di dalam WhatsApp Group (WAG). Hal tersebut terjadi di salah satu SMA Negeri yang berisikan ajakan untuk memilih ketua OSIS yang seagama dan ini pun menjadi ancaman keragaman di dunia pendidikan.

Adapun, awal masalah ini bermula dari sebuah percakapan yang diawali oleh perkataan seorang guru berinisial TS (56) dalam WAG ‘Rohis 58’. Bahkan, screenshot itu kini menjadi viral di media sosial.

’’Guru Agama Islam dan Budi Pekerti itu meminta agar anggota grup Rohis 58 tidak memilih calon Ketua Osis yang beragama nonmuslim,’’ ungkap Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Dari tangkapan layar tersebut, terlihat TS menulis pesan agar para siswa berhati-hati dalam memilih ketua OSIS. Dia meminta agar para murid memilih ketua OSIS yang memilik akidah yang sama. ’’Assalamualaikum, hati-hati memilih ketua OSIS Paslon 1 dan 2 Calon non Islam. Jadi tetap walau bagaimanapun kita mayoritas harus punya ketua yang se-aqidah dengan kita. Mohon doa dan dukungannya untuk Paslon 3, Mohon doa dan dukungannya utk Paslon 3, Awas Rohis jangan ada yang jadi pengkhianat ya,’’ tulisnya.

Retno merasa kasus ini tidak menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Dia meminta agar para guru dapat membudayakan keragaman dan mendorong para siswanya untuk menghargai diversitas.

“Jadi, toleransi itu mutlak, bukan sekadar menghargai perbedaan, tapi lebih dari itu, tidak ada kebencian sedikit pun pada perbedaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur Gunas Mahdianto pun juga membenarkan adanya kasus tersebut. Guru yang bersangkutan juga telah diberikan pembinaan oleh pihak sekolah. ’’Guru yang bersangkutan sudah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Kepala Sekolah sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,” katanya. (*)