//Pembelajaran Tatap Muka Tetap Jalan Terus
Pembelajaran Tatap Muka Tetap Jalan Terus

Pembelajaran Tatap Muka Tetap Jalan Terus

JawaPos.com – Desakan untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas kian menguat. Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah mengatakan, data satgas Covid-19 menunjukkan bahwa pertambahan kasus masih tinggi.

Karena itu, dia meminta pemerintah daerah (pemda) di provinsi-provinsi yang mengalami lonjakan kasus untuk meninjau ulang PTM terbatas yang rencananya diadakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. “Memaksakan PTM terbatas saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 dapat mengancam kesehatan dan keselamatan guru maupun siswa,” tegasnya.

Padahal, SKB empat menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi menyebutkan bahwa proses pendidikan selama Covid-19 harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, daerah-daerah di Indonesia yang tidak mengalami pertambahan kasus alias zona hijau dapat menyelenggarakan PTM terbatas. Namun, karena lonjakan kasus Covid-19, pemda harus mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya saat memutuskan menggelar PTM terbatas. ’’Jika dalam perkembangannya ada tingkat risiko yang tinggi, pemda harus menunda pelaksanaan PTM terbatas,’’ ucapnya.

Pernyataan senada disampaikan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. ’’Lonjakan kasus seharusnya jadi peringatan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan uji coba PTM terbatas,’’ ujarnya. Menurut dia, situasi itu juga harus ditindaklanjuti dengan penundaan pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021–2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021. ’’Kondisi ini sangat tidak aman untuk sekolah tatap muka,” katanya. Kecuali untuk wilayah dengan positivity rate di bawah 5 persen.

Di sisi lain, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri menegaskan, pemerintah tak menutup mata atas kondisi saat ini. Karena itu, PTM terbatas disesuaikan dengan penerapan PPKM di daerah yang bersangkutan. Bagi daerah yang tengah menerapkan PPKM, tentu PTM tidak dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan SKB empat menteri soal PTM terbatas dan instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) soal PPKM.

Dia memastikan Kemendikbudristek tak akan mengambil kebijakan sendiri. ’’Seolah kami tuli dan buta soal ini. Tidak. Soal positivity rate di bawah 5 persen tadi, kan masuk zona merah,’’ terangnya.