//Langkah Pemerintah Ajak Publik Berikan Masukan RUU Sisdiknas

Langkah Pemerintah Ajak Publik Berikan Masukan RUU Sisdiknas

JawaPos.com – Pemerintah telah memasukkan Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menampung aspirasi publik dalam tahap penyusunan dan pembahasan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/

Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai kehadiran portal sisdiknas merupakan langkah tepat untuk melibatkan partisipasi publik. Kini, semua pemangku kepentingan memiliki akses yang sama terhadap rencana perubahan dalam sistem pendidikan nasonal yang dicanangkan pemerintah. Masyarakat tidak hanya bisa membaca dan memahami, namun dapat memberikan pendapat terhadap RUU Sisdiknas.

“Bahkan dunia kerja pun bisa ikut mengajukan usulan agar output pendidikan kita sesuai dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Dari sisi transparansi, pemerintah sudah melakukan banyak hal yang tidak terpikirkan mayoritas bangsa dengan cerdas dan partisipatif,” kata Ina.

Ina meneruskan sebelum adanya portal sisdiknas, pemerintah sudah menempuh langkah-langkah perencanaan RUU Sisdiknas dengan transparan. Pada tahapan perencanaan, pemerintah telah mengundang dan melibatkan banyak pihak untuk menyempurnakan naskah akademik. “Pelibatan ini tidak hanya dilakukan sekali, namun beberapa kali,” ujar Ina.

Kepala Badan Standar, Assesmen, dan Kurikulum Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengungkapkan pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberikan masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas serta naskah akademiknya. Hal ini sesuai dengan amanat perundangan yang berlaku terkait pembentukan undang-undang.

“Masukan dari publik tersebut merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang,” kata Anindito.