Aktual.co.id – Prancis siap berpartisipasi dalam misi stabilisasi internasional di Jalur Gaza dan mendukung pasukan keamanan pemerintahan sementara Palestina, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin.
Sebelumnya pada hari itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pengakuan resmi Prancis terhadap Negara Palestina selama konferensi Solusi Dua Negara PBB.
“Prancis siap berkontribusi pada misi stabilisasi internasional di Gaza dan, bersama Uni Eropa, mendukung pelatihan dan perlengkapan pasukan keamanan Palestina,” ujar Macron pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB seperti dikutip ANTARA.
Prancis akan membuka kedutaan besarnya di Palestina ketika semua sandera di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata ditetapkan, kata Macron menambahkan
Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi dengan tepuk tangan sambil berdiri saat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan secara resmi Prancis mengakui negara Palestina dalam KTT tentang Palestina dan solusi dua negara.
KTT mengenai Palestina dan solusi dua negara adalah rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
Presiden Prabowo, yang kemudian diikuti seluruh anggota delegasi Indonesia, langsung berdiri dan bertepuk tangan sesaat setelah Presiden Macron secara resmi mengumumkan Prancis mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Anggota delegasi Indonesia yang ikut standing ovation, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Apresiasi sama diberikan oleh hampir seluruh delegasi peserta KTT, termasuk Perwakilan Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour.
Dalam KTT itu, Presiden Macron selaku co-chair bersama Arab Saudi, menjadi pembicara pertama, diikuti Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Macron menyinggung transisi pemerintahan di Gaza yang melibatkan Otoritas Palestina (PA). (ndi/ANTARA)
