Aktual.co.id – Pemilihan umum pertama Myanmar sejak militer negara itu menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi dalam kudeta tahun 2021 dimulai Minggu (28/12).
Pemilu yang sangat terbatas pada hari Minggu ini berlangsung di sepertiga dari 330 kota di negara Asia Tenggara tersebut, dengan sebagian besar wilayah tidak dapat diakses di tengah perang saudara yang berkecamuk antara militer dan berbagai kekuatan oposisi.
Setelah fase awal, dua putaran pemungutan suara akan diadakan pada tanggal 11 Januari dan 25 Januari 2026. Sementara pemungutan suara telah dibatalkan di 65 kotapraja secara keseluruhan.
“Ini berarti setidaknya 20 persen penduduk negara ini kehilangan hak pilih pada tahap ini,” kata Tony Cheng dari Al Jazeera, melaporkan dari kota terbesar Myanmar, Yangon.
Di Yangon, tempat pemungutan suara dibuka pukul 6 pagi. “Kami melihat arus pemilih yang datang relatif teratur,” kata Cheng.
Namun yang mengikuti pesta demokrasi ini dipenuhi pemilih berusia paruh baya. Panitia pemilu belum banyak mendata anak muda datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Jika dilihat dari antusias pemilih, sebagian besar tersebut adalah partai-partai militer,” katanya.
Pemilu tersebut telah dikecam oleh para kritikus termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia.
Dianggap pemilu ini sebagai suatu proses yang tidak bebas, adil, atau kredibel, dengan partai-partai politik anti-militer yang tidak ikut serta.
Aung San Suu Kyi, yang digulingkan oleh militer beberapa bulan setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpinnya memenangkan pemilihan umum terakhir dengan kemenangan telak pada tahun 2020, masih ditahan, dan partainya telah dibubarkan.
Militer, yang telah memerintah Myanmar sejak 2021, mengatakan pemilu ini kesempatan memulai babak baru, baik secara politik maupun ekonomi.
Bagi negara berpenduduk 55 juta jiwa ini, dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing secara konsisten menggambarkan pemilu ini sebagai jalan menuju rekonsiliasi
Mengenakan pakaian sipil, kepala militer itu memberikan suara tak lama setelah tempat pemungutan suara dibuka di Naypyidaw, ibu kota negara itu.
Kemudian, ia mengangkat sebuah gambar yang berlumuran tinta dan tersenyum lebar. Para pemilih harus mencelupkan jari ke dalam tinta permanen setelah memberikan suara untuk memastikan mereka tidak memberikan suara lebih dari sekali.
Dia mengatakan kepada wartawan bahwa pemilu kali ini bebas dan adil meskipun diselenggarakan oleh militer.
Surat kabar milik pemerintah Myanmar, Global New Light, dalam sebuah artikel opini pada hari Minggu, mengatakan bahwa jajak pendapat ini akan membuka babak baru dan berfungsi sebagai jembatan bagi rakyat Myanmar untuk mencapai masa depan yang sejahtera. (ndi/al Jazeera)
