Aktual.co.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), seperti dikutip laman BMKG.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksi tersebut disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.
“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujarnya.
El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya dapat berpengaruh terhadap kondisi curah hujan di Indonesia.
Berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino, sementara sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026 dengan puncak musim kemarau umumnya terjadi pada Agustus dan sebagian wilayah berlanjut hingga September.
Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda.
“Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” jelasnya.
BMKG memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan tergantung wilayah.
Oleh karena itu, informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.
Selain itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD mulai dari Kodim hingga Koramil melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Kalau dulu kita punya data bencana, sekarang kita harus punya data antisipasi kemarau. Daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan,” ujar Kasad.
Program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur akan terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengingatkan musim kemarau merupakan kondisi yang rutin dihadapi sejumlah wilayah Jawa Barat dan sering kali memunculkan persoalan kekurangan air bersih.
“Kita memasuki bulan Juni yang sudah mulai kemarau. Menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga masih menjadi periode yang perlu diwaspadai. Pada masa itu ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah menjadi langganan mengalami kesulitan air bersih dan kondisi lingkungan yang berdebu,” kata Dedi.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
Pada kesempatan yang sama, Faisal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG.
Dukungan tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.
Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan berjalan lebih efektif.
Langkah penting untuk meminimalkan risiko kekeringan, menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. (BMKG/ndi)
