Aktual.co.id – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 akhirnya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar Rp2.730.000 per bulan atau naik 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Mengutip dari ANTARA, kenaikan tersebut mencapai Rp283.119,32 dari UMP Jawa Timur 2026 sebesar Rp2.446.880,68.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu.

Ketentuan upah minimum ini berlaku mulai 1 Januari 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.
“Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Dalam penghitungan UMP tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen.
Kenaikan UMP 11,57 persen berada di atas angka inflasi. Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan.
Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.
Karena itu, menurut Gubernur, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta berada pada kisaran yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.725.000 dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454.
Sementara itu, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur tercatat sebesar 72,94 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.
Menurut Gubernur, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru berlaku.
Ia juga mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian hak, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif. (ANTARA)
