Aktual.co.id – Di tengah riuhnya surat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menarik kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Magelang, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memposting “Kepala daerah kalian pelayan rakyat atau pelayan parta?”
Postingan ini ikut disertakan headline harian Kompas dengan judul Presiden : Kepala Daerah adalah Pelayan Rakyat. Sontak, postingan ini mendapat respon dari publik lewat media sosial khususnya platform X.
“Ijin bang. Saatnya Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu Revisi UU Pemerintahan Daerah, cukup tambah 1 pasal, bahwa presiden sewaktu-waktu dapat memecat kepala daerah yang tidak melaksanakan perintah presiden. Bagaimana pendapat para ahli hukum tata negara yang lain?,” ketik Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H. @AdvokatSyukniTP.
Ketikan dari Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H. @AdvokatSyukniTP ini pun langsung ditanggapi oleh Jinx @couplejktindo,” Jadi ngapain voting kalau dipilih oleh rakyat tapi dipecat presiden. Otak udang otak udang… Advokat kok t**l* hukum? Oiya pengacara indo mana ada bobotnya lulusan universitas tidak jelas rata rata.”
Sementara akun aziz h @revive_shinob justru mengkhawatirkan postingan dari Raja Juli Antoni ini. “Ini tim PR-nya gimana dah. Jelas-jelas tweet kaya gini menunjukkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah apalagi bawainnya di X. Ga takut kena reshuffle? Atau justru karena merasa tidak mungkin di reshuffle makanya berani tweet kontra pemerintah gini,” ketik aziz h @revive_shinob.
“Jika mereka tidak mau melayani rakyat, saya sebagai rakyat, kasih saran ke para pejabat itu untuk segera resign. Minta gaji dari partai aja mendingan, ga usah minta dari rakyat,” ketik S Huda Agatha @shda_agatha_
Perdebatan terus berkembang hingga 800 postingan lebih dari berbagai kalangan. Berdasar penelusuran postingan dari Raja Juli Antoni @RajaJuliAntoni tertanggal 21 Februari 2025 pukul 10.00 WIB. Berbagai komentar terus masuk seiring menguatnya kata kunci Pelayan di media X. (ndi)
