Aktual.co.id – Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS) meminta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan regulasi yang memungkinkan penduduk Sembalun mengelola secara mandiri pintu pendakian Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Ketua SMPS Handanil mengatakan keputusan mengelola sendiri pintu pendakian Sembalun muncul akibat dominasi kelompok tertentu yang bersikap eksklusif dan tidak mendukung visi pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Kelompok yang disebut ATOS hanya fokus pada keuntungan kelompoknya sendiri tanpa memperhatikan dampak positif bagi keberlanjutan wisata di Gunung Rinjani,” kata Handanil dalam pernyataan di Mataram, Kamis (10/4/2025) seperti dikutip oleh ANTARA.
Masyarakat yang mengelola wisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur memutuskan ingin pisah wilayah atau mengelola sendiri pintu pendakian.
Handanil menuturkan bahwa kelompok ATOS selalu membuat diri mereka eksklusif dan memiliki anggota banyak serta mendominasi dalam hal mengelola wisatawan asing yang melakukan pendakian.
Dia menjelaskan alasan warga ingin mengelola pintu pendakian secara mandiri juga didorong oleh harapan meningkatkan kualitas wisata di Sembalun, yang merupakan jalur utama pintu masuk pendakian ke Gunung Rinjani.
Pintu pendakian jalur Senaru saat ini, imbuhnya, masih menjual tiket wisata pendakian ke Gunung Rinjani dengan harga yang terbilang murah dan hanya fokus kepada kuantitas.
“Selama ini Sembalun memang paling ramai pendakinya, tetapi kalau kita gali lebih dalam itu lebih banyak dikuasai oleh teman-teman di Senaru dan tidak memberikan dampak apapun terhadap Sembalun. Bahkan, hanya mengakibatkan pencemaran lingkungan,” kata Handanil.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa Forum Wisata Lingkar Rinjani (FWLR) yang seharusnya menjadi wadah pemersatu kelompok-kelompok wisata lintas kabupaten justru kerap diwarnai kericuhan yang dipicu oleh kelompok yang sama.
Pengelolaan mandiri menjadi alternatif solusi mewujudkan Sembalun dan Gunung Rinjani sebagai destinasi wisata premium dengan harga yang layak, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
SMPS juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap konsep pariwisata berkelanjutan di kawasan Gunung Rinjani. Wisata murah meriah cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaat terutama terkait dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Pendaki Rinjani (APPR) Hamka Abdul Malik menyampaikan dukungan terhadap penegakan aturan yang tegas oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Dia meminta TNGR untuk menindak tegas para pelaku usaha yang memaksa pendakian ilegal dan tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku.
“Kami berharap pemerintah Lombok Timur dapat mewujudkan pengelolaan pintu pendakian Sembalun secara mandiri demi memberdayakan pengusaha lokal,” pungkas Hamka. (ndi/ANTARA)
