Aktual.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pendaftaran pendataan tenaga pertukangan sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperluas kesempatan kerja bagi warga Kota Pahlawan.
Melalui pendataan ini, para pekerja tukang diharapkan terdata secara resmi, memperoleh prioritas dalam pelatihan serta sertifikasi dan mendapatkan akses lebih luas pada proyek-proyek pembangunan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan langkah tersebut upaya mendorong pergerakan ekonomi lokal sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
“Saya membuka lowongan untuk pelatihan tukang yang ada di Surabaya. Saya minta ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya untuk buka lowongan,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Minggu (16/11/2025) seperti dikutip laman Pemkot Surabaya. Ia menjelaskan data para tukang nantinya diintegrasikan dalam sebuah sistem aplikasi untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat.
“Sehingga nanti nama-nama orang yang sebagai tukang, punya keahlian tukang, itu namanya masuk terdaftar akan muncul di aplikasi,” ujar Cak Eri, sapaan akrabnya. Cak Eri menekankan kewajiban seluruh kontraktor pemenang tender proyek Pemkot Surabaya untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Ketika kontraktornya siapapun yang menang maka pekerjanya (tukang) harus mengambil orang Surabaya, yang nama-nama (terdaftar). Dan nama-nama ini nanti kalau ternyata sudah kerja semua, masih ada yang kurang baru, boleh mengambil dari orang luar,” jelasnya.
Selain itu, Cak Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya turut memberlakukan sanksi tegas bagi praktik curang, terutama terkait pinjam KTP. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran, baik tukang maupun kontraktornya akan langsung dikenai blacklist.
“Jangan sekali-sekali pinjam KTP, biasanya ada pakai KTP orang Surabaya, tukangnya dari luar. Kalau ada, tukangnya langsung saya blacklist, dan dia tidak akan pernah saya berikan bantuan. Yang kedua kontraktornya juga langsung saya blacklist. Karena syaratnya seperti ini,” tegasnya.
Dipastikan kebijakan yang mulai diterapkan pada tahun 2026 ini bertujuan setiap pembangunan dan investasi yang masuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Surabaya.
“Sehingga ketika ada investasi, maka bergerak dengan orang-orang Surabaya menggerakkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, juga terkait dengan pengurangan pengangguran terbuka,” imbuhnya.
Di sisi lain, Wali Kota Eri mengungkapkan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek beberapa tahun terakhir, menunjukkan masih banyak pekerja yang bukan berasal dari Surabaya.
Hal ini menjadi pertimbangan dalam pembaruan kebijakan di APBD 2026. “Karena hari ini saya evaluasi, di tahun 2024-2025, masih banyak pekerja yang bukan dari Kota Surabaya,” katanya.
Untuk itu, melalui APBD tahun 2026, Pemkot Surabaya akan memisahkan lelang antara material dan tenaga kerja. Terutama terhadap proyek-proyek infrastruktur seperti paving dan saluran.
“Terkait dengan APBD Surabaya, pekerjaan paving, pekerjaan lain-lain, ini akan saya pisah, bahannya saya sendirikan, pekerjaannya saya sendirikan,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan program Padat Karya yang menempatkan tenaga kerja lokal sebagai penggerak utama. Ia menyebut, langkah ini telah dikoordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kalau yang mengerjakan (tukang) orang luar Surabaya, ada keuntungan besar (kontraktor) di sini, berapa tukang yang dia pekerjakan, padahal tidak diperbolehkan untuk itu. Sehingga LKPP menyampaikan barangnya dilelang sendiri, tenaga kerjanya sendiri. Sehingga nanti ini akan jadi percontohan di Indonesia,” paparnya.
Wali Kota Eri menuturkan program pendataan tukang saat ini sudah berjalan dan sedikitnya 400 warga telah mengikuti pelatihan. Pendataan akan terus dibuka, termasuk bagi para pemuda yang ingin meningkatkan keterampilan.
“Saya minta dibuka di website lagi, siapa yang mau mendaftar silakan, termasuk anak-anak mudanya Kota Surabaya,” ujarnya. Walikota mendorong para pemuda di Surabaya agar memulai karier dari bawah sehingga memiliki pengalaman memadai sebelum terjun menjadi kontraktor.
“Sehingga dia ketika punya pengalaman, maka dia bisa menjadi seperti leader-nya. Lalu leader-nya juga akan bisa jalan. Ini yang saya lakukan di tahun 2026,” terangnya.
Dirinya menegaskan program kerakyatan ini akan disupervisikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pendampingan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. “Program ini adalah program kerakyatan yang harus kita jalankan 2026,” pungkasnya.
Pendaftaran tukang dibuka bagi warga ber-KTP Surabaya berusia minimal 18 tahun dan memiliki keahlian atau pengalaman di bidang pertukangan.
Adapun jenis keahlian yang didata meliputi mandor, kepala tukang, tukang, hingga pembantu tukang. Informasi lengkap mengenai pendaftaran dapat diakses melalui media sosial resmi Disperinaker Kota Surabaya (ndi/pemkot Surabaya)
