Aktual.co.id – Platform permainan daring Roblox telah dilarang di Rusia. Roblox adalah platform konten buatan pengguna tempat pemain dapat membuat dan berbagi permainan serta pengalaman mereka sendiri, mirip dengan Minecraft.
Platform ini menampung berbagai komunitas berbasis minat dan afinitas, termasuk permainan peran militer dan kelompok solidaritas LGBTQ.
Namun, Rusia memiliki undang-undang yang menggolongkan advokasi LGBTQ publik sebagai aktivitas ekstremis. Menurut terjemahan sebuah artikel di TASS , kantor berita milik negara Rusia, badan komunikasi Rusia mengutip keberadaan konten LGBTQ di platform tersebut sebagai salah satu alasan di balik larangan tersebut.
Roblox tidak menanggapi permintaan TechCrunch untuk mengomentari larangan tersebut sore ini. Larangan ini muncul di tengah tantangan keamanan dan moderasi yang lebih luas yang dihadapi Roblox.
Laporan terbaru menyoroti bagaimana platform tersebut mengekspos beberapa pengguna di bawah umur terhadap predator anak.
Di AS, Roblox telah menghadapi penyelidikan hukum dari jaksa agung di Texas dan Louisiana. Sejak itu, Roblox telah memperkenalkan pemeriksaan usia dan alat moderasi konten yang bertujuan menjaga keamanan anak-anak, mulai Januari, perusahaan berencana menerapkan verifikasi wajah wajib untuk mengakses fitur obrolan Roblox.
Roblox juga meminta pengembang menandai pengalaman yang terutama bertema isu sosial, politik, atau agama yang sensitif agar orang tua pengguna di bawah 13 tahun dapat memutuskan apakah anak-anak boleh mengakses konten tersebut.
Hal ini memicu reaksi keras dari kelompok advokasi seperti Out Making Games, Women in Games, dan BAME in Games, yang mewakili kelompok minoritas di industri game.
Dalam sebuah surat terbuka , kelompok-kelompok tersebut menulis bahwa Roblox menganggap topik seperti kesetaraan gaji dalam olahraga sebagai topik yang sensitif.
“Meskipun kontrol orang tua memiliki tujuan penting, hal itu tidak seharusnya mengorbankan martabat manusia yang fundamental,” demikian bunyi surat tersebut.
“Kami mendesak Roblox untuk mempertimbangkan kembali pedoman ini dan menemukan cara untuk melindungi pengguna muda tanpa melegitimasi diskriminasi atau membungkam suara-suara penting,” tuntutan mereka. (ndi/technocrunch)
