Aktual.co.id – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyatakan Pemerintah Indonesia melakukan langkah antisipasi terkait kebijakan Amerika Serikat (AS) soal penghentian sementara pengajuan visa studi bagi mahasiswa internasional dan seluruh proses wawancara visa pelajar di Kedutaan Besar AS seluruh dunia.
Ada kemungkinan akan ada kebijakan susulan yang memulangkan kembali mahasiswa internasional yang berkuliah di sana, termasuk yang dari Indonesia.
“Intinya langkah antisipasi, lebih tepatnya begitu. Jadi, mengantisipasi jika ada, memang betul itu terjadi,” kata Mendiktisaintek), Brian Yuliarto saat ditemui di Gedung Rektorat ITB, Bandung, Kamis (29/5) seperti dikutip ANTARA.
Langkah-langkah yang tengah dipertimbangkan kementerian, termasuk mengalihkan negara tujuan beasiswa, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri.
“Tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pemberi beasiswa semisal Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jadi, intinya sedang mencermati, menunggu, antisipasi, kalau memang betul-betul itu terjadi, kita sudah tidak kaget. Ada beberapa opsi, termasuk di dalam negeri. Intinya supaya adik-adik mahasiswa kita tidak telantar,” kata Brian.
Di lokasi yang sama, Rektor ITB Prof Tatacipta Dirgantara mengaku pihaknya siap menampung para mahasiswa limpahan dari program beasiswa dari AS ini, sehubungan kebijakan pemerintah Negeri Paman Sam tersebut.
ITB memiliki prosedur yang jelas terkait mahasiswa pindahan, dan hal ini juga pernah terjadi imbas krisis 1998. “Pada saat 2001 misalnya, mahasiswa Indonesia itu yang sedang S3 di Amerika pulang (ke Indonesia) dan tidak bisa kembali. Kemudian, mereka menyelesaikannya di ITB. Itu sudah pernah terjadi, jadi bukan sesuatu yang aneh. Memang masalah geopolitik global ini juga pasti mempengaruhi dan kita siap, tidak ada masalah,” ucap Tatacipta.
Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Kedutaan AS di berbagai negara untuk menghentikan pembuatan jadwal wawancara pelamar visa pelajar guna memeriksa media sosial mereka.
Dalam salinan memo yang dikirim ke kantor-kantor perwakilan diplomatik, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan penangguhan tersebut akan berlangsung hingga panduan lebih lanjut dikeluarkan dengan tidak disebutkan secara rinci apa yang akan diperiksa dalam pemeriksaan media sosial tersebut.
Beberapa pihak menyebutkan pemerintahan Trump telah meningkatkan pemeriksaan media sosial para pelajar untuk melihat apakah pelajar-pelajar itu memberi dukungan pada yang disebut mereka “aktivitas teroris”.
Banyak juga yang mengaitkan pemeriksaan itu dengan penindakan aparat AS terhadap protes pro-Palestina di kampus-kampus AS. Kebijakan Pemerintah AS ini mengemuka setelah Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional. (ndi/ANTARA)
