Aktual.co.id – Merujuk data PPATK total deposit judi online dari 571.410 NIK adalah penerima bantuan sosial selama 2024 mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.
Temuan ini menjadi evaluasi besar terhadap penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan.
Seiring dengan temuan itu, PPATK diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan pedoman untuk memastikan tepat sasaran.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pemerintah terutama Kementerian Sosial (Kemensos) harus bersikap tegas mengganti penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu untuk keperluan judi online atau judol.
“Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid seperti dikutip ANTARA.
Menurut Hidayat yang juga anggota Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Sosial, pemerintah harus tegas kepada penerima bansos yang jelas menyalahgunakan bantuan negara. Sehingga pengalihan bantuan dinilai sebuah solusi tepat terhadap pelaku judol.
Komisi VIII bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga sudah bertemu dan membahas temuan PPATK dan bersepakat melakukan koreksi serius terhadap penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.(ndi/ANTARA)
