Aktual.co.id – Seiring dengan program efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah Presiden Prabowo, public ramai – ramai menaikkan tagar darurat pendidikan untuk menyuarakan keluh kesahnya terutama Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang ikut terpotong jatah anggarannya.
Berbagai akun di media sosial menyuarakan #daruratpendidikan karena banyak yang tergantung dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) untuk melanjutkan jenjang kuliah. “600 ribu masyarakat yang bergantung dengan kip-k kebanyakan adalah anak-anak yang pertama kali menjadi sarjana di keluarganya, tapi terancam putus kuliah jika efisiensi ini dilaksanakan,” ketik ei ✶ @caninehoon.
Menurut Ei @caninehoon, selain KIP-K, adik dan program beasiswa, efisiensi ini juga akan berdampak pada UKT perkuliahan negeri yang sebelumnya pemerintah kementerian memberi dana dukungan kepada kampus, akan ditakutkan dengan adanya efisiensi ini, kementerian tidak dapat memberi dana dukungan dan kampus-kampus negeri akan mulai menaikkan tarif UKT kampus masing-masing.
Berbeda dengan sho @prettyhaerins yang menuliskan, “Mana janjimu memperbanyak FK dan kuliah gratis itu, Ndut? lu sadar ga sih, lu sudah melanggar UUD 1945 tentang tujuan negara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”?”
Isu efisiensi anggaran di sektor pendidikan kali pertama mencuat dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Dalam rapat tersebut, Satryo mengungkapkan bahwa program beasiswa terkena pemangkasan akibat kebijakan efisiensi anggaran di kementeriannya. “Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp 1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” jelasnya.
Selain itu, anggaran program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) masing-masing mengalami efisiensi sebesar 10 persen dari pagu awal yang berjumlah Rp194 miliar dan Rp213 miliar.
Sementara itu, anggaran untuk Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta bagi dosen dan tenaga kependidikan, mengalami pemotongan sebesar 25 persen dari pagu awal masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.
Pemangkasan juga terjadi pada tunjangan dosen non-PNS, dengan efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun, gaji dan tunjangan pegawai tetap tidak mengalami pengurangan. Menanggapi hal ini, Menteri Satryo menegaskan bahwa pihaknya berusaha agar pemotongan anggaran di sektor pendidikan bisa dibatalkan sepenuhnya.
Tercatat dalam pagu awal, total anggaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) berjumlah Rp194.709.094.000. Namun, setelah efisiensi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dana yang tersisa hanya Rp19.470.909.000. (ndi)
