Aktual.co.id – Kebijakan Presiden Prabowo dalam memangkas sejumlah anggaran membuat gaduh masyarakat luas. Berbagai sektor terdampak akibat kebijakan tersebut, terutama yang berkaitan dengan sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Bahkan, kebijakan ini sering kali menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, kebijakan ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Informasi yang kurang transparan dan tidak tersampaikan dengan jelas dapat memicu spekulasi serta misinformasi yang semakin memperburuk situasi.
Teori Agenda Setting dari McCombs dan Shaw nampaknya sesuai dengan kondisi ini. Dalam teori ini dijelaskan bahwa media memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Jika pemangkasan anggaran tidak dikemas dengan baik dalam komunikasi publik, media dapat menyorotnya secara negatif, sehingga memengaruhi opini masyarakat.
Selain itu, Teori Spiral Keheningan dari Noelle-Neumann juga menunjukkan bahwa jika individu merasa bahwa pendapat mereka bertentangan dengan opini publik mayoritas, mereka cenderung diam. Namun, dalam konteks pemangkasan anggaran, jika banyak pihak merasa dirugikan dan tidak mendapatkan ruang untuk menyuarakan pendapatnya, mereka bisa mencari saluran alternatif yang lebih radikal seperti protes atau demonstrasi.
Di sisi lain, Teori Difusi Inovasi dari Everett Rogers juga dapat mengiringi perubahan kebijakan ini. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa perubahan kebijakan memerlukan strategi komunikasi yang tepat agar dapat diterima oleh masyarakat. Jika pemangkasan anggaran dianggap sebagai perubahan negatif, tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka resistensi akan semakin tinggi.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengkomunikasikan alasan di balik pemangkasan anggaran secara terbuka. Selain itu, melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam diskusi publik dapat meningkatkan pemahaman serta mengurangi resistensi. Dalam situasi seperti ini, strategi komunikasi krisis yang baik menjadi sangat penting.
Dalam sejumlah literasi manajemen isu dan krisis, ketika menghadapi kondisi krisis seperti ini maka penunjukan juru bicara yang kredibel, penggunaan media sosial secara bijak, dan pembuatan narasi yang membangun optimisme serta solusi bagi sektor yang terdampak harus menjadi prioritas.
Menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, televisi, dan surat kabar dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak disalahartikan. Selain itu, menunjukkan data yang konkret dan rasional di balik pemangkasan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi dalam alokasi anggaran yang lebih efisien juga dapat membantu masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari kebijakan ini.
Pemerintah juga harus membuka ruang dialog dua arah, seperti forum diskusi atau survei publik, agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya. Evaluasi secara berkala terhadap dampak pemangkasan anggaran juga penting untuk memastikan kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan strategi komunikasi yang tepat, pemangkasan anggaran dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas sosial di tengah perubahan kebijakan.
Penulis: Mohammad Syarrafah (Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur/Pemerhati Media dan Komunikasi Politik)
