Aktual.co.id – Kejaksaan Agung menyebut jaksa penuntut umum berpeluang menghadirkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebagai saksi dalam persidangan kasus judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Tentu kalau yang bersangkutan di dalam berkas perkara yang terdakwanya sekarang sedang disidangkan, bahwa yang bersangkutan sebagai saksi, mungkin saja akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Senin (19/5/2025) seperti dikutip ANTARA.
Menurut Harli, Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dapat dipanggil sebagai saksi jika namanya masuk dalam daftar saksi jaksa penuntut umum. Namun apabila tidak, hal itu tergantung kepada majelis hakim.
“Nanti kita lihat bagaimana hakim karena hakim yang memimpin jalannya persidangan ini, dia memiliki hak untuk mengatur jalannya persidangan,” imbuh Harli.
Dugaan Budi Arie terkait judi online sudah menjadi perbincangan warganet di media sosial. “BIG WIN! Surat dakwaan Jaksa berno. PDM-32/JKTSL/Eku.2/02/2025 mengungkap Budi Arie minta 50% uang jatah penjagaan agar situs judol tak diblokir. Uang penjagan per situsnya Arie minta Rp 8 juta. Sedangkan ada ribuan situs yang tak diblokir semasa dia jadi Menkominfo. Ngeri!,” ungkap Jaksapedia @jaksapedia
“Nanti di akhirat semua korban judol akan minta pertanggungjawaban nya selama di dunia. Kalau gitu orang kena diabetes apakah bisa minta pertanggungjawaban kepada ulama kenapa menghalalkan gula?,” ungkap Uzumaki Yuuki @UzumakiYuuki1.
Sementara Nicholas89 @Nicholaus871 memberikan pandangan,”Prabowo bilang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, padahal koruptor ada di sekelilingnya.”
Tentu komentar dari Nicholas89 @Nicholaus871 mendapat balasan dari Fadli Ramadhan@fadlicuy. “Ntar kita tegur, “menteri bapak ada yg problematik”, ntar dijawab “ada suara – suara yang ingin memecah belah bangsa” ketiknya.
Nama Budi Arie Setiadi tercantum dalam surat dakwaan kasus judi online atas nama terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.
Berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-32/JKTSL/Eku.2/02/2025 yang dilihat dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, Budi Arie disebut menerima “bagian” dari praktik penjagaan laman judi online.
Disebutkan bahwa terdakwa Zulkarnaen diminta oleh Budi Arie selaku Menkominfo saat itu untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data laman web perjudian online. Kemudian, terdakwa Zulkarnaen memperkenalkan Budi Arie kepada terdakwa Adhi.
Dalam sebuah pertemuan, terdakwa Adhi mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data laman web judi online. Lalu, Budi Arie menawarkan terdakwa Adhi untuk mengikuti seleksi tenaga ahli di Kemenkominfo.
Terdakwa Adhi dinyatakan tidak lulus seleksi lantaran tidak memiliki gelar sarjana. Namun, karena adanya atensi dari Budi Arie, ia tetap diterima dengan tugas mencari tautan atau laman web judi online yang dilaporkan kepada tim take down.
Terdakwa Zulkarnaen disebut bertugas sebagai penghubung dengan Budi Arie, sementara terdakwa Adhi bertugas menyortir laman web judi online yang telah didata untuk dikeluarkan dari daftar laman web perjudian yang akan diblokir.
Adapun terdakwa Alwin bertugas sebagai bendahara yang mengatur pembagian uang hasil penjagaan laman web perjudian, sedangkan terdakwa Muhrijan bertugas sebagai penghubung dengan agen laman web perjudian.
Bukti dakwaan adalah, terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, Terdakwa II Adhi Kismanto, dan Terdakwa IV Muhrijan alias Agus kembali bertemu di Cafe Pergrams Senopati untuk membahas mengenai praktik penjagaan website (laman web) perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar Rp 8.000.000 per website serta pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, untuk Saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga. (ndi/ANTARA)
