Aktual.co.id – Masa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Surabaya menemukan berbagai keluhan masyarakat yang sampai saat ini belum terealisasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Siti Maryam anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Fraksi PDI Perjuangan Surabaya saat diminta keterangan terkait hasil menyerap aspirasi masyarakat.
“Banyak usulan yang disampaikan warga namun tidak terealisasikan oleh Pemkot Surabaya. Hal-hal kecil seperti ini jika tidak diperhatikan akan menjadi beban masyarakat,” katanya. Salah satu hal kecil menurut Siti Maryam adalah usulan pengadaan proyektor untuk balai RW yang hingga kini belum terealisasikan.
“Ada acara sosialisasi oleh Pemkot Surabaya di balai RW, ternyata pihak pemkot tidak membawa proyektor, akhirnya pihak RW kelimpungan mencari pinjaman proyektor. Pas dipinjam rusak terjatuh, nah hal kecil seperti ini terlupakan oleh pemerintah kota,” ungkapnya.
Dirinya menyadari bahwa pengajuan anggaran berdasarkan skala prioritas dari kebutuhan warga, namun jika hal kecil ini tidak segera direspon akan menjadi persoalan yang menyulitkan warga.
Banyak usulan yang bisa direalisasikan oleh Pemkot Surabaya salah satunya renofasi musholla warga. “Banyak temuan tempat ibadah musholla ini hampir runtuh karena keterbatasan anggaran dari warga, nah pemkot seharusnya bisa hadir untuk menutup kekurangan anggaran warga,” ungkapnya.
Renovasi musholla ini bisa dianggarkan lewat dana kelurahan atau anggaran yang diposkan oleh pemerintah kota Surabaya.
Disampaikan oleh Siti Maryam, bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah ada anggaran untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu), namun belum difikirkan tentang renovasi musholla yang juga dibutuhkan oleh masyarakat.
“Untuk itu saya mohon menjadi catatan untuk pemerintah, karena keberadaan musholla ini hampir setiap pemukiman mempunyai tempat ibadah ini. Dan keberadaan mushola sangat penting untuk kemasyarakatan di tingkat RW,” katanya.
Sebaiknya, pemerintah lebih jeli dalam untuk mempostkan anggaran agar masyarakat merasakan dampaknya, serta tidak memberikan beban kepada masyarakat ketika ada kegiatan pemerintah kota di wilayahnya. (ndi)
