Aktual.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025.
Pengaturan tersebut tertuang dalam pengumuman nomor PENG-27/PJ.09/2026. Dijelaskan bagi wajib pajak orang pribadi, tanggal jatuh tempo untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2025 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 adalah tanggal 31 Maret 2026.
“Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP dalam pengumumannya, Jumat (27/3/2026).
Hal ini termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.
Penghapusan sanksi administratif berlaku bagi wajib pajak yang melakukan hal-hal berikut.
Pertama, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 setelah tanggal 31 Maret 2026.
Kedua, melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2025 setelah tanggal 31 Maret 2026.
Ketiga, melunasi kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang memperoleh perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Lebih lanjut, DJP juga memastikan bahwa apabila Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administratif terlanjur diterbitkan, maka akan dihapuskan secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.
Tak hanya itu, keterlambatan penyampaian SPT dalam periode relaksasi tersebut juga tidak akan berdampak pada status wajib pajak. DJP menegaskan, kondisi tersebut tidak menjadi dasar pencabutan status Wajib Pajak Kriteria Tertentu maupun penolakan pengajuan status tersebut.
Sebagai catatan saja, DJP juga telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. (ndi/Bloomberg)
