Aktual.co.id – Wacana pemotongan gaji Menteri tengah menjadi perbincangan yang belum ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebutkan wacana pemotongan gaji Menteri masih menjadi pembahasan rapat kabinet.
Disampaikan oleh Teddy, bahwa konsep pemotongan gaji Menteri dalam cabinet masih dalam diskusi lebih lanjut dan dirapatkan beberapa hari kemudian.
“Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apapun,” kata Teddy. Teddy lalu mengarahkan agar wartawan bertanya kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Mengutip dari ANTARA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia tetap menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).
Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen. “Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.
Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
“Saya minta tadinya kementerian memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” ujar Purbaya Kamis (19/3).
Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda. Anggaran akan fokus efisiensi menyasar pada program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.
Menurut Purbaya, dukungan terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja. (ndi/ANTARA)
