Aktual.co.id – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang saat ini ditahan.
Dudung mengatakan desakan tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam merespons situasi kemanusiaan yang berkembang.
“Pemerintah Indonesia mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional,” ujar Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi melalui jaringan diplomatik Indonesia di luar negeri.
Perwakilan RI disebut telah melakukan verifikasi terkait posisi dan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di lokasi kejadian.
Menurut Dudung, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait juga menyiapkan berbagai langkah perlindungan yang diperlukan sesuai kondisi di lapangan.
Selain langkah nasional, Indonesia turut bergabung bersama sembilan negara lainnya, yakni Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam sebuah pernyataan bersama mengutuk keras serangan Israel terhadap misi kemanusiaan internasional.
“Indonesia telah bergabung dengan sembilan negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Jordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF, dan perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas setempat,” kata Dudung.
Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), sedikitnya 10 kapal misi kemanusiaan telah ditahan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
Hingga kini, kapal yang membawa jurnalis masih belum dapat dihubungi dan status awak di dalamnya belum diketahui secara pasti.
Kemlu RI sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah pelindungan serta percepatan pemulangan WNI apabila diperlukan. (ANTARA)
