Aktual.co.id – Perwira tinggi dengan inisial Irjen EHS atau Eko Hadi Prasetyo akhirnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri atas dugaan penyadapan illegal terhadap presiden serta pengusaha.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dengan mengatakan sanksi administrative pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Eko Hadi.
Mengutip dari ANTARA, Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Eko Hadi terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Atas putusan tersebut, Eko Hadi Prasetyo menyatakan mengajukan banding. (ndi/ANTARA)
