Aktual.co.id – Rancangan Undang – Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bisa tuntas lebih cepat dari target, demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dirilis oleh ANTARA, DPR menargetkan RUU itu selesai pada 15 Desember 2026, namun pada kenyataannya selesai 19 November 2026. Dengan demikian RUU itu tuntas satu bulan kurang sebelum tenggat waktunya.
“Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Disampaikan oleh Puan bahwa RUU ini sudah ditunggu sejak 14 tahun yang lalu dan tengah dinantikan oleh banyak publik, sehingga tidak benar karena terburu-buru untuk disahkan.
Dalam perjalanannya, DPR telah 87 kali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait RUU Perampasan Aset. Bahkan, DPR RI juga menyerap aspirasi dari 15 provinsi terkait RUU itu.
Puan berharap RUU Perampasan Aset bisa bermanfaat, berguna, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada sudah bisa terantisipasi.
Persetujuan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU. (ANTARA/ndi)
