Aktual.co.id – Pemerintah masih perlu mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp590,1 Triliun dalam dua bulan tahun ini untuk memenuhi target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11).
Dikutip dari ANTARA, Suahasil mengatakan, hingga 31 Oktober 2026, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN.
Capaian tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, dan kepabeanan serta cukai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Disebutkan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target, antara lain penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Dari total sisa kebutuhan pendapatan negara tersebut, penerimaan pajak masih harus menyumbang sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun.
“Dengan kinerja penerimaan sampai dengan Oktober yang seperti ini, sudah sekitar 76-79 persen dari target, maka kita lihat pencapaian target akhir tahun semoga bisa kita penuhi,” ujar dia.
Dia mengatakan penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi dalam negeri, serta perbaikan administrasi perpajakan.
Diharapkan capaian penerimaan hingga Oktober dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk memenuhi target pendapatan negara pada akhir tahun.
Di sisi belanja, pemerintah merealisasikan Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN hingga Oktober 2026, tumbuh 15,6 persen secara tahunan.
Pemerintah masih membelanjakan Rp945,2 triliun pada November dan Desember. Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, dengan tetap menjaga efisiensi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP telah menyiapkan sejumlah upaya tambahan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir, termasuk menggenjot penerimaan dari sektor-sektor kontributor utama seperti perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.
DJP juga mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital guna memastikan kesetaraan perlakuan perpajakan dengan sektor ekonomi konvensional. (ANTARA/ndi)
