Aktual.co.id – Beredar di media sosial surat PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melarang pimpinan daerah yang diusung oleh PDIP untuk mengikuti retret di Magelang.
Surat bertanggal 20 Februari 2025 tersebut ditujukan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia.
Rencananya, retret kepala daerah terpilih yang diselenggarakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu akan berjalan selama sepekan, yakni dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Terbitnya surat pelarangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan tersebut langsung menuali komentar warganet.
“Mungkin Bu Mega berpikir gak ada pentingnya retret-retret sepert ini bila akhirnya dalam prakteknya jadi pejabat tidak peka dengan kepentingan rakyat. Ibu Konstitusi ini tentu sudah punya pertimbangan matang mengapa kadernya tidak boleh hadir. Sebagai penyeimbang dan demi soliditas partainya ke depan,” ungkap @gus_shs9907/P @gus_shs
“Menjadi Kepala Daerah itu berarti menjadi negara, bukan pemerintah, bukan parpol dan bukan individu. Sebagai negara, berlakulah bijak mengentaskan rakyatnya untuk sejahtera,” ketik tweeter @BagusHernu59770.
Sementara akun Ramdhan_J @Ramdhan_ja,”Menunda ke Magelang….bisa dilema Kepala Daerah i… mau ikuti perintah partai apa ikuti perintah Mendagri…efek Hasto….. barganing…”
“Kepala daerah setelah resmi dilantik sudah menjadi MILIK RAKYAT, bukan milik partai lagi. Katanya partai wong cilik tapi kok gak berpihak kepada rakyat. Itu yang memilih kepala daerah adalah rakyat. PDIP mau punya kader terbaik kayak apapun kalo gak dipilih rakyat kan gak jadi kepala daerah,” ketik Hendro Cahyono @BilanganGanjil
Diskusi larangan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah ikut retret yang diusung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno terus berkembang di media sosial. (ndi)
