Aktual.co.id – Di era digital yang semakin disruptif, arus informasi berkembang dengan cepat dan luas, menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. YouTube sebagai platform berbagi video menjadi salah satu medan utama dalam pembentukan opini publik yang kemudian saling berpengaruh dengan media sosial dan media digital lainnya sebagaimana tampak dalam visualisasi Multiplatform ASIGTA.
Namun tanpa keterlibatan aktif berbasis komunikasi big data dalam jaringan video YouTube, pemerintah berisiko kehilangan kendali atas narasi kebijakan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, misinformasi, bahkan penolakan terhadap kebijakan yang sebenarnya dirancang untuk kepentingan rakyat.
Konsep kuasa pengetahuan dari filsuf Michel Foucault menegaskan bahwa kekuasaan bukan hanya bersumber dari institusi formal, tetapi juga dari penguasaan atas wacana dan informasi. Dalam konteks ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan tetapi juga sebagai aktor utama dalam mengarahkan pemahaman publik terhadap kebijakan tersebut.
Di era media sosial dan akselerasi digital, kuasa pengetahuan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara, melainkan tersebar di berbagai aktor, termasuk media independen, kelompok oposisi, hingga individu yang memiliki audiens luas. Jika pemerintah tidak aktif dalam membangun dan menyebarluaskan informasi yang akurat, maka pihak lain dapat mengambil alih wacana, membentuk realitas alternatif yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirancang.
Hasil analisis jaringan video YouTube terkait Presiden Prabowo yang dilakukan dengan perangkat NodeXL dan ASIGTA selama 20 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025 menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjadi aktor dominan dalam jaringan diskursus digital ini. Dengan lebih dari 532 video yang dianalisis dan 445.899 relasi ditemukan bahwa video dengan betweenness centrality tinggi – atau yang memiliki peran strategis dalam menghubungkan informasi – tidak selalu berasal dari sumber resmi pemerintah.
Tingkat interaksi yang sangat tinggi termasuk banyak hubungan yang berulang menunjukkan bahwa hubungan ini bukan hanya sekedar pertukaran informasi tetapi bagian dari mekanisme disiplin dan kontrol dalam sistem wacana. Ini berimplikasi pada distorsi informasi, polarisasi publik, dan resistensi terhadap kebijakan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya. Ketika narasi kebijakan dikendalikan oleh pihak di luar pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara dapat berkurang, memperlemah legitimasi kebijakan yang seharusnya diterima secara luas.
Agar kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, pemerintah perlu mengadopsi strategi komunikasi digital yang lebih proaktif dan sistematis. Sudah sewaktunya pemerintah menggunakan metode riset sosial berbasis big data dengan analisis komunikasi big data untuk “memahami” dalam perspektif baru bagaimana informasi kebijakan tersebar, mengidentifikasi video berpengaruh, serta memahami tren diskursus digital.
Pemahaman tentang digital activism “unik” masyarakat Indonesia dengan kearifan lokalnya menjadi semakin penting untuk menghadapi tantangan era disrupsi ini. Aktivisme digital tidak lagi terbatas pada protes dan gerakan sosial, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam produksi dan distribusi informasi.
Dengan menggunakan pendekatan analisis komunikasi big data, pemerintah dapat melihat pola interaksi masyarakat terhadap suatu kebijakan, mengukur tingkat penerimaan, serta menentukan langkah strategis dalam merespons aspirasi publik secara cepat dan relevan. Melalui pendekatan berbasis komunikasi big data ini, pemerintah tidak hanya bisa beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan relevan.
Di era disruptif keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat. YouTube sebagai platform berbasis video memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, menjadikannya medan utama bagi pemerintah untuk mengartikulasikan kebijakan dengan jelas dan akurat.
Jika pemerintah tidak menguasai wacana dalam jaringan YouTube, maka narasi dapat dikuasai oleh pihak lain, yang mungkin memiliki kepentingan berbeda atau bahkan bertentangan dengan agenda nasional. Oleh karena itu, penguatan kuasa pengetahuan melalui strategi komunikasi digital yang terencana, berbasis data, dan didukung oleh analisis komunikasi big data sangat diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
Dr. Irwan Dwi Arianto, M.I.Kom.
Pengasuh Rubrik Big Data di Aktual.co.id
Kepala Laboratorium Integrated Digital – FISIBPOL – UPN “Veteran” Jatim
Founder ASIGTA Group
