Aktual.co.id – Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Muhammad Faridz Afif menjelaskan bahwa dinas yang ada dibawah koordinasi komisi yang menangani perekonomian turun.
“Dari hasil perencanaan APBD 2026 seluruh dinas dibawah pengawasan Komisi B DPRD Surabaya mengalami penurunan anggaran,” kata Faridz saat ditemui di kantor Komisi B DPRD Surabaya.
Disampaikan jika penurunan anggaran ini karena tidak ada penambahan kebutuhan dalam pekerjaan dinas tersebut atau dinas tidak dapat menghabiskan seluruh anggaran yang sudah dipostkan untuk tahun 2025.
“Contoh di dinas kebakaran terkait sarana dan prasarana, di tahun kemarin sudah dianggarkan dan belum dinikmati secara maksimal sehingga di tahun 2026 tidak ada penambahan anggaran,” ungkapnya.
Dijekaskan jika tidak adanya penambahan ini membuat tahun 2026 Dinas Kebakaran tidak menaikkan anggaran alias turun angka.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya disampaikan jika pendapatan yang didapatkan dari mangrove Gunung Anyar diminta oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena ada beberapa proyek ada dari lembaga tersebut.
“Karena pendapatannya diberikan ke BRIN akhirnya berdampak pada anggaran tahun 2026. DKPP menurunkan anggarannya,” katanya.
Dijelaskan oleh Faridz bahwa anggaran pengembangan mangrove Gunung Anyar tidak semata – mata dari APBD Surabaya, namun melibatkan anggaran pusat sehingga pengembangannya juga melibatkan lembaga dari pemerintah pusat.
Sedangkan pendapatan dari BUMD, kata Faridz, dilaporkan Rp200 miliar yang 70% disumbangkan atau Rp131 miliar oleh Perusahaan Daerah Air Minum kepada kas negara. (ndi)
