Aktual.co.id – Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, nasionalisme kembali menghadapi pertanyaan mendasar. Apakah mencintai bangsa berarti selalu optimistis terhadap pemerintah? Sebaliknya, apakah mengkritik kebijakan negara merupakan tanda berkurangnya kecintaan terhadap Indonesia?
Pertanyaan tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah “Londo Ireng” dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 23 Juli 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden menyinggung pihak-pihak yang dinilai lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain, sekaligus menyoroti wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dianggap terus menyampaikan narasi negatif tentang Indonesia.
Pernyataan itu memunculkan keberatan dari organisasi jurnalis dan media. Mereka menilai penggunaan istilah tersebut berpotensi mendelegitimasi kerja jurnalistik karena memiliki konotasi keberpihakan kepada kepentingan asing.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi kemudian menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada kelompok yang dinilai lebih menyukai kegaduhan dan bersikap pesimistis terhadap kemajuan bangsa.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyebut pernyataan Presiden sebagai kiasan politik yang mengajak masyarakat menjaga optimisme dan tidak terjebak pada narasi bahwa Indonesia kehilangan harapan.
Perbedaan penafsiran tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar penggunaan istilah. Ada pertarungan makna mengenai nasionalisme, kritik, dan batas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil.
Dalam teori framing, Robert Entman (1993) menjelaskan bahwa komunikasi politik bekerja melalui proses memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk definisi masalah, penilaian moral, dan arah penyelesaiannya.
Melalui perspektif ini, penggunaan istilah “Londo Ireng” dapat dibaca sebagai praktik pembingkaian politik. Ketika sikap pesimistis, kegaduhan, dan kritik ditempatkan dalam narasi yang berdekatan dengan ketidaksetiaan terhadap bangsa, muncul kemungkinan bahwa publik akan menafsirkan kritik sebagai persoalan loyalitas, bukan lagi sebagai perbedaan pandangan mengenai kebijakan.
Di sinilah persoalannya. Nasionalisme berisiko mengalami penyempitan makna ketika optimisme terhadap pemerintah diposisikan sebagai ukuran kecintaan kepada negara. Padahal, negara dan pemerintah merupakan dua entitas yang berbeda. Negara adalah rumah bersama yang keberlangsungannya melampaui pergantian kekuasaan. Sementara pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan yang kebijakannya terbuka untuk dipersoalkan.
Seseorang dapat mencintai Indonesia sekaligus tidak menyetujui kebijakan pemerintah. Bahkan, kritik terhadap penyelenggaraan negara dapat menjadi ekspresi tanggung jawab kebangsaan. Karena itu, mengukur nasionalisme melalui sikap optimistis atau pesimistis terhadap pemerintah merupakan penyederhanaan terhadap hubungan warga negara dan kekuasaan.
Optimisme memang penting untuk membangun kepercayaan diri bangsa. Namun, optimisme yang sehat tidak mengharuskan masyarakat mengabaikan persoalan. Justru kepercayaan terhadap masa depan dapat dibangun melalui keberanian mengakui kelemahan dan memperbaikinya.
Kritik dan Ancaman Spiral Keheningan
Persoalan berikutnya berkaitan dengan konsekuensi komunikasi politik ketika kritik diasosiasikan dengan identitas negatif. Elisabeth Noelle-Neumann melalui teori spiral of silence (1974) menjelaskan bahwa individu cenderung menahan pendapat ketika merasa pandangannya berisiko menimbulkan pengucilan sosial.
Dalam konteks komunikasi politik, pelabelan terhadap kelompok kritis dapat menciptakan tekanan simbolik. Wartawan, akademisi, atau masyarakat sipil mungkin tetap memiliki kebebasan berbicara secara formal, tetapi menghadapi kekhawatiran bahwa kritiknya akan ditafsirkan sebagai sikap tidak nasionalis.
Tentu, satu pernyataan politik tidak serta-merta membuktikan terjadinya spiral keheningan. Namun, teori tersebut membantu menjelaskan risiko ketika kritik dipertentangkan dengan loyalitas kebangsaan. Bahaya yang perlu dicermati bukan hanya kemungkinan pembatasan kebebasan berbicara, melainkan juga terbentuknya budaya komunikasi yang membuat masyarakat semakin berhati-hati menyampaikan pandangan berbeda.
Apabila kondisi demikian berkembang, ruang publik dapat dipenuhi persetujuan yang tampak seragam, sementara persoalan substantif justru kehilangan kesempatan untuk diperdebatkan. Padahal, demokrasi membutuhkan keberagaman pandangan, termasuk pandangan yang tidak menyenangkan bagi pemegang kekuasaan.
Dalam tradisi jurnalisme demokratis, pers menjalankan fungsi watchdog, yakni mengawasi kekuasaan dan menyampaikan informasi yang relevan bagi kepentingan publik. Fungsi tersebut tidak selalu menghasilkan pemberitaan yang menyenangkan pemerintah. Ketika wartawan menemukan kelemahan kebijakan, penyimpangan anggaran, atau persoalan pelayanan publik, pemberitaan kritis merupakan bagian dari tanggung jawab profesionalnya.
Karena itu, pemberitaan negatif tidak otomatis menunjukkan sikap negatif terhadap bangsa. Berita mengenai sekolah rusak, misalnya, bukan berarti wartawan menghendaki pendidikan Indonesia mengalami kemunduran. Begitu pula laporan mengenai penyimpangan kebijakan tidak dapat langsung dimaknai sebagai penolakan terhadap pembangunan.
Justru dengan mengungkap persoalan, jurnalisme menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat untuk menilai dan memperbaiki penyelenggaraan negara. Namun, kebebasan pers juga tidak berarti setiap pemberitaan terbebas dari kesalahan. Wartawan tetap terikat pada verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan Kode Etik Jurnalistik. Pemerintah pun berhak mengoreksi informasi yang keliru serta menyampaikan bantahan berdasarkan fakta.
Persoalannya terletak pada cara merespons kritik. Membantah ketepatan informasi berbeda dengan mempertanyakan nasionalisme pihak yang menyampaikannya.
Jika pemberitaan keliru, pemerintah dapat menunjukkan kekeliruan datanya. Jika analisis pengamat lemah, pemerintah dapat mengajukan argumentasi tandingan. Jika laporan LSM tidak akurat, pemerintah dapat membuka bukti yang relevan. Perdebatan semacam itulah yang memperkuat kualitas komunikasi demokratis.
Jürgen Habermas melalui konsep public sphere menempatkan ruang publik sebagai arena pertukaran argumentasi yang memungkinkan masyarakat membahas persoalan bersama secara rasional dan kritis.
Dalam ruang publik demokratis, legitimasi sebuah pendapat tidak ditentukan oleh kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan oleh kualitas argumentasi dan kemampuannya dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah semestinya tidak hanya berorientasi membangun citra positif, tetapi juga membuka ruang bagi pengujian kebijakan. Ajakan pemerintah untuk memperkuat persatuan dan optimisme tentu memiliki tempat dalam komunikasi politik. Akan tetapi, persatuan tidak harus dimaknai sebagai keseragaman pandangan. Begitu pula optimisme tidak perlu dibangun dengan menyingkirkan suara yang berbeda.
Pemerintah dan masyarakat sipil juga tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya setara. Pemerintah memiliki kewenangan politik, sumber daya komunikasi, serta kapasitas kelembagaan yang jauh lebih besar. Karena itu, pernyataan pejabat publik mengenai kelompok pengkritik memiliki bobot dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan kritik warga terhadap pemerintah.
Hubungan keduanya bukan sekadar hubungan dua pihak yang saling berbalas kritik. Pemerintah merupakan pelaksana mandat publik, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan mandat tersebut. Dalam hubungan demikian, akuntabilitas menjadi prinsip yang lebih penting daripada kemenangan dalam perdebatan politik.
Nasionalisme yang Memberi Ruang Kritik
Polemik “Londo Ireng” pada akhirnya menghadirkan pertanyaan penting tentang bagaimana nasionalisme dikomunikasikan dalam demokrasi.
Nasionalisme dapat dipahami sebagai komitmen terhadap kepentingan bangsa, tetapi komitmen tersebut tidak selalu tampil dalam bentuk pujian atau persetujuan. Ada nasionalisme yang diekspresikan melalui optimisme, ada pula yang diwujudkan melalui kritik terhadap persoalan yang dianggap menghambat kemajuan negara. Keduanya tidak harus dipertentangkan.
Tantangan komunikasi politik pemerintah adalah membedakan kritik yang didukung fakta, informasi yang keliru, dan tuduhan yang memang tidak berdasar. Pembedaan itu memerlukan argumentasi dan pembuktian, bukan sekadar pelabelan.
Demokrasi tidak menuntut pemerintah menerima setiap kritik sebagai kebenaran. Sebaliknya, masyarakat juga tidak dapat menganggap setiap pernyataan pemerintah sebagai kekeliruan. Keduanya perlu bertemu dalam perdebatan yang terbuka dan dapat diuji.
Setelah 81 tahun merdeka, ukuran kedewasaan nasionalisme tidak cukup dilihat dari seberapa lantang masyarakat menyatakan kebanggaan terhadap Indonesia. Ukuran lainnya adalah seberapa luas ruang yang tersedia bagi warga negara untuk menyampaikan ketidaksetujuan tanpa harus mempertaruhkan identitas kebangsaannya.
Sebab, mencintai Indonesia tidak selalu berarti mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Terkadang, kecintaan terhadap bangsa justru diwujudkan melalui keberanian menunjukkan apa yang masih harus diperbaiki.
(Penulis: Mohammad Syarrafah/Dosen Komunikasi Politik Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur)
