Aktual.co.id – Saya termasuk orang yang sejak lama menikmati cara Rocky Gerung berpikir. Bukan berarti selalu sepakat dengan seluruh pendapatnya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, saya merasa argumentasinya terlalu jauh melompat dari satu persoalan ke persoalan lain. Namun, justru di situlah daya tarik Rocky. Ia mengajak publik untuk tidak berhenti pada apa yang terlihat, melainkan mempertanyakan apa yang tersembunyi di baliknya. Kebebasan berpikir yang selalu diserukannya, ia aplikasikan dalam logika berpikirnya.
Rocky punya kemampuan mengubah persoalan politik yang rumit menjadi perdebatan filosofis yang menarik. Kalimat-kalimatnya sering mengundang tawa, tetapi sekaligus memaksa orang berpikir. Ia tidak sekadar mengkritik kebijakan, melainkan mempertanyakan cara kekuasaan memproduksi kebenaran.
Karena itulah, ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, saya justru memiliki perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa penasaran, sedikit keterkejutan, sekaligus kegelisahan intelektual.
Rocky yang selama ini begitu leluasa berbicara dari luar pagar kekuasaan, kini berada di dalamnya. Sosok yang biasa mempertanyakan logika pemerintah, sekarang menjadi bagian dari lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden.
Tentu tidak ada yang keliru dengan seorang intelektual menerima jabatan negara. Persoalannya bukan pada jabatan itu sendiri, melainkan pada konsekuensi intelektual yang menyertainya. Pertanyaan yang muncul kemudian sederhana: apakah Rocky akan membawa tradisi berpikir kritisnya ke dalam Istana, atau justru Istana yang perlahan mengubah cara Rocky berpikir?
Dalam kajian komunikasi politik, hubungan antara intelektual dan kekuasaan selalu menarik untuk diperbincangkan. Kekuasaan membutuhkan intelektual untuk memberikan legitimasi, menyusun argumentasi kebijakan, sekaligus membaca persoalan masyarakat. Sebaliknya, intelektual membutuhkan ruang agar gagasannya dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan tanpa ketegangan.
Antonio Gramsci, pemikir politik Italia, pernah menjelaskan bagaimana intelektual memiliki peran dalam pembentukan dan pemeliharaan hegemoni. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui produksi persetujuan dan pembentukan cara berpikir masyarakat.
Dalam konteks ini, masuknya seorang intelektual kritis ke lingkaran kekuasaan dapat dibaca melalui dua kemungkinan. Pertama, kekuasaan sedang membuka diri terhadap kritik. Kedua, kekuasaan sedang berusaha mengintegrasikan suara kritis ke dalam struktur kelembagaannya.
Kedua kemungkinan itu tidak harus saling meniadakan. Presiden Prabowo bisa saja membutuhkan Rocky karena ketajaman analisisnya. Namun, publik juga memiliki alasan untuk mempertanyakan apakah kehadiran Rocky akan memperluas ruang kritik atau justru memindahkan kritik dari ruang publik ke ruang tertutup.
Inilah persoalan yang menarik. Selama berada di luar pemerintahan, Rocky dapat menyampaikan kritik secara terbuka. Publik dapat mendengar, memperdebatkan, bahkan membantah argumentasinya.
Namun, sebagai anggota Wantimpres, kritik dan pertimbangannya kini memiliki saluran kelembagaan yang berbeda. Nasihat kepada presiden tidak selalu menjadi konsumsi publik. Artinya, Rocky mungkin tetap kritis, tetapi masyarakat belum tentu dapat menyaksikan bagaimana kritik itu bekerja.
Ketika Sang Pengkritik Menjadi Penasihat
Ada paradoks menarik dalam perjalanan Rocky. Selama bertahun-tahun, publik mengenalnya sebagai salah satu suara yang kerap mempertanyakan kekuasaan. Ia tampil dalam berbagai forum diskusi, wawancara, dan perdebatan politik dengan argumentasi yang sering mengguncang kenyamanan para pendukung pemerintah. Rocky tidak selalu berbicara dengan bahasa yang menyenangkan. Justru kekuatan komunikasinya terletak pada keberanian mengganggu kemapanan berpikir.
Kini, orang yang terbiasa mengganggu kenyamanan kekuasaan itu justru diminta memberikan nasihat kepada kekuasaan. Apakah ini sebuah kontradiksi? Belum tentu.
Dalam tradisi filsafat politik, kritik tidak harus selalu berada di luar institusi. Kritik juga dapat bekerja dari dalam, sepanjang intelektual tetap memiliki otonomi untuk mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh pemegang kekuasaan.
Michel Foucault mengingatkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang kompleks. Pengetahuan dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan, tetapi juga membuka kemungkinan untuk mempertanyakan cara kekuasaan bekerja.
Karena itu, persoalan Rocky bukan semata-mata apakah ia berada di dalam atau di luar Istana. Persoalan sesungguhnya adalah apakah ia masih memiliki kebebasan intelektual untuk berbeda pendapat dengan presiden yang mengangkatnya.
Seorang penasihat yang hanya menyampaikan hal-hal menyenangkan kepada pemimpin tentu berbeda dengan penasihat yang berani menunjukkan kelemahan kebijakan. Presiden membutuhkan informasi. Namun, seorang pemimpin juga membutuhkan orang yang bersedia mengatakan bahwa keputusan yang akan diambilnya mungkin keliru. Di sinilah peran Rocky akan diuji.
Menariknya, setelah dilantik, Rocky sendiri menegaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia membedakan antara aktivitas mengkritik dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis, dalam memberikan pertimbangan kepada presiden.
Pernyataan tersebut menarik jika dibaca melalui perspektif komunikasi politik. Selama ini, kritik Rocky bekerja melalui komunikasi publik. Ia menyampaikan argumentasi kepada masyarakat, membangun perdebatan, dan mendorong publik mempertanyakan kebijakan.
Sekarang, komunikasi itu bergerak ke wilayah yang lebih institusional. Dulu, Rocky berbicara kepada publik tentang presiden. Kini, ia memiliki kesempatan berbicara langsung kepada presiden tentang persoalan publik. Perubahan ini bukan sekadar perubahan tempat berbicara. Ada perubahan relasi komunikasi, posisi kelembagaan, dan tanggung jawab politik.
Dalam komunikasi politik, akses terhadap pengambil keputusan memang penting. Namun, akses tidak otomatis menghasilkan pengaruh. Seseorang dapat berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan tanpa mampu mengubah arah kebijakan. Sebaliknya, seseorang yang berada di luar pemerintahan dapat memengaruhi agenda politik melalui tekanan opini publik.
Karena itu, ukuran keberhasilan Rocky sebagai anggota Wantimpres tidak cukup dilihat dari seberapa sering ia bertemu presiden. Yang lebih penting adalah apakah pemikiran kritisnya benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Tentu publik tidak selalu dapat mengetahui isi percakapan di ruang-ruang kekuasaan. Namun, publik dapat menilai apakah pemerintah semakin terbuka terhadap perbedaan pandangan, semakin argumentatif dalam menjelaskan kebijakan, dan semakin bersedia mengoreksi keputusan yang bermasalah.
Jangan Sampai Rocky Kehilangan Rocky
Sebagai seseorang yang menikmati pemikiran Rocky sejak lama, ada satu hal yang menurut saya patut direnungkan. Rocky Gerung memiliki daya tarik intelektual bukan karena jabatan, melainkan karena cara berpikirnya. Ia dikenal bukan karena memiliki kewenangan administratif, tetapi karena kemampuannya mempertanyakan asumsi-asumsi yang dianggap benar oleh banyak orang.
Rocky membangun reputasi melalui argumentasi, bukan melalui struktur birokrasi. Karena itu, kehadirannya di Wantimpres menghadirkan tantangan identitas. Bagaimana seorang intelektual yang terbiasa menjaga jarak dari kekuasaan mempertahankan independensinya ketika menjadi bagian dari institusi negara?
Dalam pandangan Jürgen Habermas, ruang publik demokratis membutuhkan perdebatan rasional yang memungkinkan masyarakat menguji klaim-klaim kekuasaan. Rocky selama ini menjadi salah satu figur yang turut meramaikan perdebatan tersebut, meskipun gaya retorikanya tidak selalu memenuhi harapan semua orang tentang diskusi yang tenang dan deliberatif.
Kini, sebagian aktivitas intelektualnya akan berlangsung dalam mekanisme kelembagaan negara. Hal itu membuka kesempatan baru sekaligus menimbulkan keterbatasan baru.
Sebagai penasihat presiden, Rocky memiliki peluang menyampaikan analisis secara langsung. Namun, ia juga berhadapan dengan tuntutan kerahasiaan, etika jabatan, dan tanggung jawab institusional. Di sinilah batas antara independensi intelektual dan loyalitas kelembagaan perlu dikelola.
Loyalitas kepada negara tidak harus berarti persetujuan terhadap seluruh keputusan pemerintah. Justru loyalitas yang bertanggung jawab dapat diwujudkan melalui keberanian menunjukkan kekurangan kebijakan.
Rocky tidak harus terus-menerus mengkritik presiden di depan kamera untuk membuktikan independensinya. Namun, ia juga tidak perlu kehilangan keberanian berpikir hanya karena kini memiliki jabatan.
Pada akhirnya, saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres merupakan akhir dari independensi intelektualnya. Kesimpulan seperti itu terlalu sederhana.
Seorang intelektual tidak otomatis kehilangan daya kritis hanya karena menerima jabatan. Sebaliknya, berada di luar pemerintahan juga tidak otomatis menjamin seseorang selalu independen.
Independensi bukan semata-mata persoalan posisi, melainkan konsistensi dalam menggunakan nalar dan mempertahankan prinsip. Yang menarik untuk diamati ke depan adalah bagaimana Rocky menjalankan peran barunya ketika berhadapan dengan kebijakan yang secara intelektual tidak ia sepakati.
Apakah ia akan tetap menyampaikan argumentasi yang sama tajamnya? Bagaimana ia menyeimbangkan tanggung jawab sebagai penasihat dengan kebebasan berpikir? Dan sejauh mana publik masih dapat menguji konsistensi gagasannya?
Saya masih ingin menikmati Rocky yang sama: Rocky yang membuat orang berpikir, bukan sekadar mengangguk; Rocky yang mempertanyakan argumentasi, bukan sekadar menerima keputusan.
Namun, saya juga memahami bahwa panggung seorang intelektual dapat berubah. Yang perlu dijaga adalah kualitas pemikirannya. Barangkali sekarang Rocky sedang memasuki babak baru dalam perjalanan intelektualnya. Dulu, ia memiliki kebebasan mengkritik dari luar kekuasaan. Kini, ia memiliki kesempatan menguji gagasannya melalui nasihat kepada pemegang kekuasaan. Keduanya memiliki peluang dan keterbatasan masing-masing.
Dan bagi saya, pertanyaan terpenting bukan apakah Rocky telah berubah karena masuk Istana. Pertanyaan yang lebih menarik adalah apakah kehadiran Rocky akan membawa perubahan pada cara Istana mendengarkan kritik. Sebab, pada akhirnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang kekuasaan. Demokrasi juga membutuhkan kekuasaan yang bersedia mendengarkan orang-orang yang berpikir berbeda.
Rocky kini berada di dalam Istana. Publik akan melihat apakah pemikirannya tetap mampu melampaui pagar Istana itu sendiri. Selamat bertugas Bung!
(Penulis: Mohammad Syarrafah/Dosen Komunikasi Politik Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur)
