Aktual.co.id – Sejumlah pejabat terkait hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan keprihatinan atas serangan air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.
“Sangat prihatin terhadap serangan air keras yang mengerikan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),” menurut pernyataan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, dikutip via akun media sosial X @UNHumanRights, Sabtu.
Dikutip dari ANTARA, Türk menegaskan siapapun pelaku “tindak kekerasan secara pengecut” tersebut harus dipastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dia menggarisbawahi bahwa para pembela HAM, seperti Andrie, memiliki peran penting dalam menyoroti isu yang menjadi perhatian publik, sehingga mereka harus dilindungi.
“Pembela HAM harus dilindungi saat menjalankan peran penting mereka, dan supaya dapat menyoroti isu-isu yang menjadi perhatian publik tanpa rasa takut,” tegas Komisaris PBB itu.
Senada, Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM Mary Lawlor turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi teror terhadap Andrie sehingga menyebabkan luka di sekujur tubuhnya.
“Saya menyerukan otoritas Indonesia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap serangan yang menyeramkan ini,” kata Lawlor, juga melalui media sosial X.
Ia pun menegaskan bahwa impunitas dalam kasus kekerasan terhadap para pejuang HAM sama sekali tidak dapat diterima.
Aktivis KontraS Andrie Yunus disimbah air keras oleh individu tak dikenal saat dalam perjalanan di Jakarta Pusat, Kamis malam (12/3).
Peristiwa tersebut terjadi setelah Andrie selesai mengikuti kegiatan perekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Berdasarkan informasi yang beredar, korban mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh akibat serangan tersebut dan saat ini masih menjalani penanganan medis.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengecam tindakan kekerasan terhadap aktivis KontraS tersebut dan menegaskan negara tidak boleh membiarkan praktik premanisme terjadi terhadap siapa pun, termasuk para pembela HAM.
Mewakili pemerintah, Pigai juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut agar para pelaku dapat diproses secara hukum, serta korban bersama keluarganya memperoleh rasa keadilan. (ANTARA/ndi)
