Aktual.co.id – Hanya berselang enam hari, dua pernyataan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan kontras menarik dalam komunikasi politik kekuasaan. Pada 18 September 2026, di hadapan kader Partai Amanat Nasional (PAN), Prabowo melontarkan sindiran terhadap sejumlah pakar yang disebutnya “saking pintarnya jadi goblok”. Namun, ketika mengundang para akademisi ke Istana Merdeka, Jakarta, 24 September 2026, Presiden justru menegaskan penghormatannya terhadap kepakaran.
“Saya paling hormat sama pakar,” ujar Prabowo, seraya mengingatkan agar pernyataannya tidak dipelintir seolah dirinya tidak menghargai para ahli. Bahkan, ia mengaku selalu mencari pakar ketika menjalankan tugasnya sebagai perwira militer.
Dua pernyataan tersebut menghadirkan persoalan menarik. Bagaimana seorang pemimpin yang sebelumnya melontarkan sindiran keras terhadap pakar kemudian menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati mereka?
Apakah ini sekadar klarifikasi atas kontroversi yang berkembang di ruang publik, atau justru menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah antara kekuasaan dan kelompok yang menghasilkan pengetahuan?
Dalam perspektif komunikasi politik, kedua pernyataan tersebut tidak cukup dibaca sebagai perubahan pilihan kata. Ada persoalan lebih mendasar mengenai bagaimana kekuasaan membangun, mempertahankan, dan memulihkan hubungan dengan publik, terutama kelompok yang memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam kajian komunikasi, William Benoit melalui Image Repair Theory menjelaskan bahwa individu atau institusi yang menghadapi kritik terhadap reputasinya cenderung mengembangkan strategi komunikasi untuk mempertahankan atau memulihkan citra publik. Salah satu strateginya adalah mengurangi tanggung jawab atas persepsi negatif, antara lain dengan menyampaikan penjelasan mengenai maksud suatu pernyataan.
Kerangka tersebut relevan untuk membaca klarifikasi Prabowo setelah muncul polemik mengenai pakar. Ketika Presiden menyatakan bahwa ucapannya sering dipelintir dan menegaskan penghormatannya terhadap akademisi, ia sedang menawarkan penafsiran lain atas pernyataannya sendiri.
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada ungkapan keras yang dapat dipahami sebagai bentuk perendahan terhadap pakar. Melalui klarifikasi tersebut, Presiden berupaya menggeser pemahaman publik bahwa dirinya bukan pemimpin yang menolak kepakaran.
Namun, dalam komunikasi politik, maksud komunikator tidak selalu sama dengan makna yang diterima khalayak. Seorang pemimpin mungkin bermaksud mengkritik pakar tertentu. Akan tetapi, ketika kritik disampaikan melalui pelabelan yang merendahkan, sebagian masyarakat dapat menangkapnya sebagai sikap negatif terhadap kepakaran secara lebih luas.
Terlebih, pernyataan itu datang dari seorang presiden. Bahasa pemimpin memiliki bobot simbolik yang berbeda dibandingkan percakapan antarindividu biasa. Karena itu, klarifikasi merupakan langkah penting, tetapi tidak otomatis menghapus persoalan komunikasi yang telah muncul. Pemulihan kepercayaan tidak cukup dilakukan dengan menjelaskan maksud pernyataan. Ia juga membutuhkan konsistensi antara perkataan dan tindakan.
Dari Komunikasi Satu Arah ke Dialog
Pertemuan Presiden dengan para pakar lingkungan untuk membahas tata kelola gambut dan pencegahan kebakaran hutan dapat dibaca sebagai perkembangan positif dalam hubungan antara kekuasaan dan kepakaran. Setidaknya, pertemuan tersebut memperlihatkan adanya ruang bagi para ahli untuk menyampaikan pengetahuan secara langsung kepada pengambil keputusan.
Dalam kajian komunikasi organisasi dan hubungan masyarakat, James Grunig dan Todd Hunt memperkenalkan model two-way symmetrical communication, yang menekankan pentingnya komunikasi timbal balik, dialog, dan kesediaan para pihak untuk saling menyesuaikan pemahaman.
Meskipun lahir dari kajian hubungan masyarakat, pendekatan ini relevan untuk membaca komunikasi pemerintahan. Komunikasi kekuasaan yang sehat semestinya tidak berhenti pada kemampuan pemimpin menyampaikan keputusan kepada masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah harus menyediakan ruang untuk menerima masukan, menguji argumentasi, dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda.
Dalam konteks ini, mengundang pakar ke Istana merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, ukuran keberhasilan dialog bukanlah banyaknya akademisi yang hadir atau seberapa panjang pertemuan berlangsung.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pandangan para pakar benar-benar memengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara mendengar untuk memperoleh pembenaran dan mendengar untuk memperoleh pemahaman.
Yang pertama menjadikan komunikasi sekadar instrumen legitimasi kebijakan. Yang kedua membuka kemungkinan koreksi terhadap kebijakan itu sendiri. Di sinilah kualitas komunikasi politik seorang pemimpin diuji.
Masalah hubungan antara kekuasaan dan kepakaran sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan penghormatan secara verbal. Seorang presiden tentu membutuhkan para ahli untuk memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan publik. Namun, fungsi kepakaran justru menjadi penting ketika kesimpulan ilmiah tidak selalu sejalan dengan keyakinan pengambil keputusan.
Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mengingatkan mengenai melemahnya penghargaan terhadap pengetahuan di tengah melimpahnya informasi. Di era digital, otoritas pakar menghadapi tantangan karena penjelasan ilmiah harus bersaing dengan berbagai opini yang belum tentu memiliki dasar pengetahuan yang memadai.
Jika kondisi tersebut diperkuat oleh komunikasi politik yang merendahkan pengkritik, ruang bagi pengetahuan untuk memengaruhi kebijakan dapat semakin menyempit. Karena itu, penghormatan terhadap pakar semestinya tidak diukur dari kesediaan pemimpin mengundang mereka berdiskusi, tetapi dari keterbukaan menerima pandangan yang mungkin bertentangan dengan preferensi politiknya.
Pakar yang baik bukan selalu mereka yang membenarkan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, mereka harus memiliki keberanian menunjukkan kekeliruan berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula pemerintah. Mendengarkan pakar bukan berarti menyerahkan seluruh keputusan kepada akademisi. Kekuasaan tetap memiliki legitimasi politik untuk menentukan pilihan kebijakan. Namun, keputusan politik seharusnya tetap terbuka terhadap pengujian pengetahuan.
Relasi yang demikian justru diperlukan untuk mencegah kekuasaan terjebak dalam ruang komunikasi yang hanya memperdengarkan pandangan seragam.
Melampaui Klarifikasi
Perubahan komunikasi Prabowo dari sindiran terhadap pakar menuju penegasan penghormatan terhadap mereka memperlihatkan bahwa komunikasi politik tidak pernah terlepas dari dinamika opini publik.
Pernyataan kontroversial dapat memunculkan kritik. Kritik kemudian memperoleh tanggapan, klarifikasi, bahkan membuka kemungkinan terbentuknya pola komunikasi baru. Di sinilah fungsi jurnalisme politik menjadi penting.
Pers tidak cukup hanya memberitakan ketika presiden menyindir pakar, lalu memberitakan kembali ketika presiden menyatakan menghormati mereka. Jurnalisme perlu melangkah lebih jauh dengan menguji apakah dialog antara pemerintah dan para ahli menghasilkan perubahan nyata dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan.
Dengan demikian, perhatian publik tidak berhenti pada kontroversi pernyataan, tetapi bergerak menuju pertanggungjawaban kekuasaan. Pada akhirnya, klarifikasi Presiden patut dipandang sebagai perkembangan positif dalam komunikasi politik. Namun, penghormatan terhadap kepakaran membutuhkan pembuktian yang lebih jauh daripada pernyataan di hadapan para akademisi.
Sebab, ukuran sesungguhnya bukanlah ketika presiden bersedia mendengarkan pakar yang memberikan solusi sesuai keinginannya, melainkan ketika ia tetap bersedia mendengar pakar yang mengatakan bahwa kebijakannya mungkin keliru.
Kekuasaan yang kuat tidak hanya ditandai oleh kemampuan berbicara dan meyakinkan publik, tetapi juga oleh keberanian mendengarkan pandangan yang berbeda. Karena itu, dari menghakimi pakar menuju mendengarkan pakar seharusnya bukan sekadar perubahan bahasa politik, melainkan perubahan dalam cara kekuasaan memperlakukan kritik dan pengetahuan.
(Penulis: Mohammad Syarrafah/Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur)
