Aktual.co.id – Setiap 3 Mei, dunia memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Namun, bagi Indonesia, peringatan itu seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu dibaca sebagai alarm demokrasi, kebebasan pers tidak hanya sedang diuji oleh kekerasan fisik terhadap jurnalis, tetapi juga oleh tekanan yang lebih halus, lebih senyap, dan sering kali lebih sulit dibuktikan, yaitu swasensor.
Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, Dewan Pers menyoroti pentingnya kolaborasi untuk informasi berkualitas dan keberlanjutan media. Pesan itu relevan karena pers hari ini hidup di tengah ledakan informasi, disrupsi platform digital, dan krisis model bisnis media. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana mungkin pers dapat menghasilkan informasi berkualitas jika ruang redaksi bekerja dalam bayang-bayang tekanan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, pada momentum yang sama, menyerukan penghentian praktik sensor dan swasensor terhadap jurnalis dan media. AJI mencatat bahwa sepanjang 2025 terdapat 91 kasus kekerasan terhadap jurnalis, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun digital. AJI juga merujuk laporan Reporters Without Borders yang menempatkan Indonesia pada peringkat 129 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026, turun dari posisi 127 pada 2025 dan masuk kategori “sulit”.
Sebagai mantan jurnalis Tempo yang dulu benar-benar memegang teguh independensi, situasi ini memperlihatkan bahwa kebebasan pers tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya pembredelan. Hari ini, pers mungkin tetap terbit, berita tetap diproduksi, dan media tetap aktif di ruang digital. Namun, di balik itu, bisa saja ada isu yang sengaja dihindari, judul yang dilembutkan, narasumber kritis yang tidak dikutip, atau investigasi yang tidak pernah diterbitkan.
Di sinilah swasensor menjadi persoalan serius. Ia bukan sekadar keputusan editorial biasa. Swasensor adalah tanda bahwa ketakutan telah masuk ke dalam mekanisme kerja redaksi. Sensor tidak selalu datang dari luar melalui larangan resmi. Kadang ia hadir sebagai kalkulasi internal: “berita ini terlalu berisiko”, “nama itu sebaiknya tidak disebut”, “angle ini bisa memancing masalah”, atau “lebih aman kalau tidak dinaikkan”. Tidak ada surat pelarangan, tidak ada aparat yang datang, tetapi hasil akhirnya sama: publik kehilangan informasi penting.
Dalam teori watchdog journalism, pers ditempatkan sebagai anjing penjaga demokrasi. Ia bertugas mengawasi kekuasaan, memeriksa klaim pejabat, mengungkap penyimpangan, dan memastikan kebijakan publik tidak berjalan tanpa kontrol. Fungsi ini menjadikan pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi institusi demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik. Jurnalisme politik, dalam pengertian ini, tidak cukup hanya melaporkan siapa berkata apa, tetapi harus mampu bertanya: siapa diuntungkan, siapa dirugikan, apa yang disembunyikan, dan bagaimana kekuasaan bekerja.
Namun, fungsi watchdog itu akan melemah ketika pers bekerja dalam rasa takut. Pers mungkin masih melaporkan pernyataan pejabat, tetapi enggan memeriksa lebih jauh. Media mungkin masih menurunkan berita politik, tetapi menghindari isu yang menyentuh kepentingan kuat. Jurnalis mungkin masih menulis, tetapi memilih diksi paling aman agar tidak diserang. Pada titik inilah pers berubah dari pengawas kekuasaan menjadi pencatat kekuasaan.
Ancaman terhadap fungsi watchdog hari ini tidak selalu berbentuk kekerasan langsung. Ia bisa datang melalui doxing terhadap jurnalis, serangan buzzer, pelecehan digital, gugatan hukum, kriminalisasi, tekanan pemilik modal, hingga ancaman kehilangan iklan. Dalam ekosistem digital, serangan terhadap jurnalis tidak selalu bertujuan membantah isi berita. Sering kali tujuannya adalah menciptakan efek gentar. Jurnalis dibuat lelah, redaksi dibuat ragu, dan publik dibuat curiga terhadap kredibilitas media.
Serangan digital semacam ini memiliki dampak psikologis dan politik. Ketika seorang wartawan diserang setelah menulis isu sensitif, pesan yang diterima redaksi lain sangat jelas: menulis isu serupa berarti siap menanggung risiko yang sama. Akibatnya, pembungkaman tidak harus dilakukan berulang-ulang. Satu serangan besar dapat menciptakan ketakutan kolektif di banyak ruang redaksi.
Di sini, gagasan public sphere dari Jürgen Habermas menjadi relevan. Dalam demokrasi, media adalah bagian penting dari ruang publik, yaitu ruang tempat warga membicarakan urusan bersama, menguji pendapat, menilai kebijakan, dan mengkritik kekuasaan. Ruang publik hanya dapat bekerja jika warga memperoleh informasi yang cukup, beragam, dan dapat dipercaya. Pers menjadi salah satu pemasok utama informasi itu.
Jika pers melakukan swasensor, maka yang rusak bukan hanya kebebasan jurnalis, tetapi juga kualitas ruang publik. Publik tidak tahu bahwa ada informasi yang tidak sampai kepada mereka. Berbeda dengan pembredelan terbuka yang mudah dikenali, swasensor bekerja dalam diam. Sebuah laporan investigasi tidak pernah muncul. Sebuah suara korban tidak pernah dikutip. Sebuah kebijakan bermasalah tidak pernah dibedah. Publik akhirnya berdebat dengan bahan informasi yang tidak utuh.
Inilah bahaya paling serius dari swasensor: ia membuat demokrasi tampak normal, padahal ruang publiknya telah menyempit. Media masih terbit, portal berita masih aktif, talk show masih berjalan, dan media sosial masih ramai. Namun, keramaian informasi tidak selalu berarti kebebasan informasi. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru banjir informasi ringan, viral, dan aman, sementara isu-isu penting yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, atau kekerasan negara kehilangan ruangnya.
Bagi demokrasi, kondisi ini berbahaya. Warga hanya dapat mengambil sikap politik secara rasional jika mereka memiliki akses terhadap informasi yang memadai. Ketika informasi penting hilang karena ketakutan redaksi, publik kehilangan dasar untuk menilai kekuasaan. Akibatnya, akuntabilitas melemah. Kekuasaan menjadi lebih nyaman karena pertanyaan kritis berkurang.
Namun, persoalan kebebasan pers tidak bisa hanya dibaca sebagai relasi antara negara dan wartawan. Teori political economy of media mengingatkan bahwa media juga hidup dalam struktur ekonomi dan kepemilikan tertentu. Kebebasan redaksi tidak hanya ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga oleh siapa pemilik medianya, dari mana sumber pendapatannya, seberapa besar ketergantungannya pada iklan, bagaimana relasinya dengan pemerintah, dan sejauh mana platform digital menguasai distribusi konten.
Dalam konteks ini, swasensor sering kali tidak perlu diperintah. Ia tumbuh dari ketergantungan. Media yang bergantung pada iklan pemerintah mungkin berpikir dua kali sebelum menurunkan investigasi keras terhadap kebijakan pemerintah. Media yang dimiliki elite politik mungkin sulit sepenuhnya independen ketika isu menyentuh kepentingan pemilik. Media yang secara bisnis rapuh mungkin memilih aman agar tidak kehilangan akses, iklan, atau perlindungan politik.
Disrupsi digital memperumit keadaan. Pendapatan iklan banyak berpindah ke platform global, sementara media harus tetap membiayai kerja jurnalistik yang mahal. Investigasi membutuhkan waktu, tenaga, perlindungan hukum, dan sumber daya. Sebaliknya, konten cepat, ringan, dan viral lebih mudah diproduksi serta lebih ramah algoritma. Dalam situasi ini, media dapat terdorong menjauhi jurnalisme mendalam dan memilih konten yang aman secara politik sekaligus menguntungkan secara trafik.
Maka, swasensor bukan hanya persoalan mentalitas redaksi. Ia juga persoalan struktur. Tidak adil jika seluruh beban keberanian hanya diletakkan di pundak jurnalis, sementara struktur ekonomi-politik yang menekan media dibiarkan tidak berubah. Jurnalis membutuhkan perlindungan hukum. Redaksi membutuhkan independensi. Media membutuhkan model bisnis yang sehat. Publik membutuhkan literasi agar tidak mudah ikut menyerang pers hanya karena berita tidak sesuai preferensi politiknya.
Meski demikian, penting ditegaskan bahwa kritik terhadap swasensor bukan pembelaan terhadap jurnalisme yang serampangan. Pers bebas bukan berarti pers boleh menulis tanpa etika. Justru kebebasan pers harus berjalan bersama verifikasi, akurasi, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Kehati-hatian editorial tetap diperlukan. Tetapi kehati-hatian berbeda dengan ketakutan. Kehati-hatian lahir dari etika jurnalistik. Ketakutan lahir dari tekanan kekuasaan.
Perbedaannya penting. Jika redaksi menunda berita karena data belum kuat, itu kehati-hatian. Jika redaksi memperbaiki judul agar tidak menyesatkan, itu etika. Jika redaksi memberi ruang hak jawab, itu tanggung jawab. Namun, jika redaksi menghapus isu karena takut ditelepon pejabat, menghindari narasumber kritis karena takut diserang buzzer, atau membatalkan investigasi karena khawatir mengganggu pemilik modal, maka itu swasensor.
Karena itu, memperkuat kebebasan pers membutuhkan kerja bersama. Negara harus menempatkan pers sebagai infrastruktur demokrasi, bukan gangguan politik. Kritik media terhadap kebijakan publik tidak boleh dipahami sebagai permusuhan. Aparat penegak hukum perlu menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, hak jawab, dan hak koreksi. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik hanya akan memperkuat ketakutan di ruang redaksi.
Perusahaan media juga perlu menjaga pagar api antara kepentingan bisnis dan independensi editorial. Keberlanjutan ekonomi memang penting, tetapi tidak boleh dibayar dengan hilangnya keberanian jurnalistik. Organisasi profesi harus memperkuat solidaritas ketika jurnalis mengalami serangan. Platform digital perlu dimintai tanggung jawab atas doxing, pelecehan, dan serangan terkoordinasi terhadap pekerja media. Sementara publik perlu memahami bahwa pers yang kritis bukan musuh demokrasi, melainkan syarat agar demokrasi tetap hidup.
Pada akhirnya, kebebasan pers tidak cukup diukur dari apakah media masih boleh terbit. Ukurannya lebih dalam: apakah jurnalis masih berani bertanya? Apakah redaksi masih berani mengungkap? Apakah media masih mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan elite? Apakah kritik masih diberi ruang, atau pelan-pelan disenyapkan atas nama stabilitas, kehati-hatian, dan keamanan?
Swasensor adalah tanda bahwa ketakutan telah menemukan rumahnya di ruang redaksi. Ia tidak gaduh, tetapi merusak. Ia tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam hilangnya pertanyaan kritis, melemahnya investigasi, dan makin seragamnya suara media.
Demokrasi tidak selalu mati karena pers dibungkam secara terbuka. Demokrasi juga bisa melemah ketika pers tetap hidup, tetapi kehilangan keberanian untuk bersuara.
(Penulis: Mohammad Syarrafah, Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur yang menekuni bidang “Jurnalisme Politik”)
