Perdebatan mengenai kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memperoleh momentum setelah muncul dua persoalan besar.
Pertama, polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang kini telah diputus Mahkamah Agung.
Kedua, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Bahkan, berkembang dugaan di ruang publik mengenai kemungkinan adanya keterlibatan kekuatan politik lain di balik perkara tersebut, termasuk lingkaran yang kerap disebut sebagai Genk Solo.
Kedua persoalan ini memiliki karakter hukum yang berbeda. Oleh karena itu, DPR perlu cermat menentukan instrumen konstitusional yang akan digunakan.
Apakah langsung menggunakan hak menyatakan pendapat untuk membawa persoalan Gibran ke Mahkamah Konstitusi, atau terlebih dahulu menggunakan hak angket untuk menyelidiki kedua persoalan tersebut?
Dalam isu suket penyetaraan pendidikan, DPR sebenarnya telah memiliki pijakan hukum yang relatif konkret. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Memang, permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, pertimbangan MK mengenai dokumen pendidikan tersebut tetap menjadi fakta hukum yang perlu diperhatikan.
Lebih jauh, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap suket penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
Dengan demikian, persoalan suket tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan politik atau opini publik. Telah terdapat putusan pengadilan yang memberikan dasar hukum untuk mempertanyakan keabsahan dokumen yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Atas dasar itu, DPR dapat mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat dengan mendasarkan diri pada dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
Selanjutnya, apabila pendapat tersebut disetujui sesuai mekanisme konstitusional, DPR dapat mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut berdasarkan Pasal 7B UUD 1945.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika isu penyadapan ilegal ikut dimasukkan sebagai dasar pemakzulan.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, dan pihak lainnya. Penyidikan masih berjalan, sementara motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain belum terungkap secara tuntas.
Di tengah situasi tersebut, berkembang kecurigaan publik bahwa tindakan para tersangka mungkin tidak berdiri sendiri. Bahkan, muncul dugaan mengenai kemungkinan adanya pihak yang mengarahkan atau mengendalikan tindakan tersebut dari luar institusi kepolisian. Nama-nama dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan sebelumnya, termasuk Gibran, kemudian ikut menjadi bahan spekulasi politik.
Tetapi, harus ditegaskan bahwa dugaan tersebut belum terbukti. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Jokowi atau Gibran terlibat hanya karena hubungan politik atau kedekatan dengan para pihak tertentu.
Justru karena keterlibatan pihak lain masih berupa hipotesis, DPR tidak seharusnya langsung menjadikan isu penyadapan sebagai dasar pendapat pemakzulan tanpa terlebih dahulu memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah hak angket menjadi relevan. Melalui hak angket, DPR dapat menyelidiki bukan hanya tata kelola penggunaan perangkat penyadapan, tetapi juga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dan keterlibatan pihak lain.
Pemeriksaan dapat diarahkan untuk mengungkap apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan inisiatif individual atau terdapat persoalan yang lebih luas dalam penggunaan instrumen negara.
Menariknya, kedua isu tersebut dapat saling menguatkan, tetapi juga berpotensi saling melemahkan. Dugaan penyadapan yang melibatkan lingkaran kekuasaan tertentu, apabila kelak terbukti memiliki hubungan dengan Gibran, tentu dapat memperkuat alasan politik dan hukum bagi DPR untuk mempertimbangkan pemakzulan.
Akan tetapi, memasukkan isu penyadapan yang masih membutuhkan pembuktian ke dalam usulan hak menyatakan pendapat justru dapat membebani proses tersebut. DPR akan menghadapi persoalan pembuktian yang jauh lebih luas, sementara isu suket sebenarnya telah memiliki dasar putusan pengadilan.
Dengan demikian, ada jalan tengah yang dapat ditempuh oleh DPR, yakni terlebih dahulu menggunakan hak angket untuk menyelidiki kedua persoalan tersebut secara bersamaan.
Pemeriksaan terhadap isu suket diarahkan untuk mendalami proses penerbitan dokumen penyetaraan, dasar administrasi penerbitannya, dan implikasi putusan MA. Sementara pemeriksaan terhadap isu penyadapan diarahkan untuk mengungkap tata kelola penyadapan, penyalahgunaan kewenangan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Keuntungan pendekatan ini cukup jelas. Apabila dalam penyelidikan hak angket tidak ditemukan bukti keterlibatan pihak lain dalam kasus penyadapan, DPR tidak perlu menggantungkan seluruh proses pada isu tersebut.
DPR tetap dapat mempertimbangkan hak menyatakan pendapat berdasarkan persoalan suket penyetaraan pendidikan Gibran dan putusan pengadilan yang telah tersedia.
Sebaliknya, apabila ditemukan fakta baru mengenai keterlibatan pihak lain, temuan tersebut dapat menjadi bahan tambahan dalam merumuskan pendapat DPR.
Tentu, hasil hak angket tidak otomatis membuktikan bahwa Gibran memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana Pasal 7A UUD 1945.
DPR tetap harus merumuskan dasar konstitusionalnya secara jelas, sementara MK berwenang memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR tersebut terbukti. Hak angket adalah instrumen pengumpulan dan pengujian fakta, bukan keputusan pemakzulan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar memilih antara hak angket dan hak menyatakan pendapat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa langkah DPR memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup.
Pemakzulan Wakil Presiden merupakan proses konstitusional yang serius, sehingga tidak boleh hanya didorong oleh kecurigaan politik. Namun, DPR juga tidak boleh mengabaikan putusan pengadilan dan persoalan serius yang menyangkut penyelenggaraan negara.
Menggunakan hak angket terlebih dahulu dapat menjadi jalan tengah: menyelidiki kedua persoalan, menguji dugaan yang belum terbukti, sekaligus menjaga agar persoalan suket yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak kehilangan jalur konstitusionalnya.
Dengan cara itu, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih terukur sebelum memutuskan apakah pendapat pemakzulan memang layak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
Oleh Hananto Widodo
Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
