Aktual.co.id – Kamis sore, 5 November 2026, Gunung Bromo erupsi. Kolom abu setinggi kira-kira 500 meter keluar dari kawah dan terbawa angin ke arah barat. Status gunung ini Waspada (Level II), dan PVMBG melarang siapa pun beraktivitas dalam radius 1 kilometer dari kawah. Mereka juga mengingatkan bahwa letusan freatik bisa datang sewaktu-waktu tanpa tanda yang jelas.
Dua hari kemudian, pintu-pintu masuk Bromo tetap dibuka. Pengunjung, baik lokal maupun asing, tetap ramai.
Saya tidak bermaksud bilang Bromo harus ditutup setiap kali gunungnya bergejolak. Status Waspada memang masih memungkinkan wisata berjalan dengan batasan tertentu. Yang membuat saya gelisah adalah urutan kejadiannya. Erupsi ini datang setelah tiga bulan kawasan Bromo Tengger Semeru dilanda kebakaran berulang kali, dan setelah enam orang meninggal saat berusaha memadamkan api. Kalau semua itu belum cukup membuat kita berhenti sejenak dan berbenah, saya tidak tahu lagi apa yang cukup.
Coba kita runut lagi. Awal Agustus, api muncul di Blok Bantengan dan merambat selama berhari-hari. Menurut laporan Menteri Kehutanan kepada Komisi IV DPR, lahan yang terbakar mencapai 1.121,66 hektare. Bromo ditutup total hampir dua pekan. Belum sebulan setelah dibuka, api muncul lagi pada 10 September di Savana Pengol dan merembet ke Bukit Teletubbies. Bromo pun ditutup untuk kedua kalinya.
Pertengahan Oktober, kebakaran di Pusung Lingker, Probolinggo, merenggut nyawa. Korbannya bukan hanya petugas taman nasional. Ada juga petugas keamanan sebuah hotel di sekitar Bromo yang ikut membantu memadamkan api. BNPB kemudian menyebut enam petugas dan relawan meninggal dunia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi santunan Rp10 juta untuk setiap keluarga korban.
Pertanyaan saya sederhana: kenapa pekerja hotel sampai berada di garis api? Kalau warga dan pekerja usaha wisata memang diandalkan untuk memadamkan kebakaran, mereka mestinya dilatih, dibekali alat pelindung, dan diasuransikan. BNPB sendiri belakangan menyatakan akan mengevaluasi prosedur dan alat pelindung para pemadam.
Yang juga mengganjal, sampai awal November belum ada tersangka yang diumumkan untuk kebakaran tahun ini. Dugaannya macam-macam, dari api unggun orang yang melintas jalur tradisional sampai pembakaran ladang di luar kawasan. Kita pernah mengalami hal serupa pada 2023, waktu flare untuk foto prewedding menghanguskan hampir seribu hektare savana. Saat itu kita marah dan berjanji memperketat aturan. Tiga tahun kemudian, api datang lagi.
Lalu kenapa Bromo selalu buru-buru dibuka lagi? Jawabannya ada di dapur warga. Penutupan bulan Agustus saja berdampak pada 4.234 pengunjung yang sudah memesan tiket. Seorang pengusaha jip di Malang mengaku omzetnya turun sekitar 40 persen selama Bromo tutup. Bagi keluarga yang hidup dari jip, kuda, homestay, dan warung di lereng Bromo, setiap hari penutupan berarti tidak ada uang masuk.
Di situlah persoalannya. Karena ekonomi warga hampir sepenuhnya bergantung pada satu atraksi, desakan untuk membuka kembali hampir selalu lebih kuat daripada keinginan memberi waktu bagi savana yang baru terbakar untuk pulih. Saya tidak menyalahkan warga. Masalahnya ada pada cara Bromo dikelola selama ini. Kuota harian dipatok tetap 2.752 orang, pengunjung ditumpuk di titik-titik yang sama (tempat melihat matahari terbit, kawah, dan savana), lalu semua berharap tidak terjadi apa-apa.
Itulah yang saya maksud dengan mengelola gunung seperti taman hiburan. Orang datang, naik wahana, berfoto, lalu pulang. Padahal Bromo adalah gunung api aktif, kawasan konservasi yang rawan terbakar setiap kemarau, sekaligus tempat suci bagi masyarakat Tengger. Dampaknya pun tidak berhenti di Bromo. BPS mengaitkan turunnya kunjungan wisatawan ke Jawa Timur pada September dengan ditutupnya Bromo dan Ijen. Masalah di satu kawasan ikut menyeret angka satu provinsi.
Apa yang bisa dilakukan? Saya punya beberapa usulan.
Kuota pengunjung sebaiknya tidak lagi berupa angka mati. Saat kemarau panjang dan risiko kebakaran tinggi, atau saat status gunung naik, kuota diturunkan dan zona tertentu ditutup. Kalau kondisi sudah aman, kuota bisa dilonggarkan lagi. Aturannya diumumkan jauh-jauh hari supaya pelaku wisata bisa bersiap.
Larangan menyalakan api di dalam kawasan juga harus ditegakkan dengan serius, termasuk di jalur tradisional yang biasa dilintasi warga. Hasil penyelidikan kebakaran tahun ini perlu dibuka ke publik, siapa pun pelakunya. Tanpa itu, susah berharap ada efek jera.
Relawan dan pekerja wisata yang ikut memadamkan api harus mendapat pelatihan, alat pelindung, dan asuransi. Nyawa mereka terlalu mahal untuk dibayar dengan santunan setelah kejadian.
Sebagian pendapatan tiket bisa disisihkan sebagai dana cadangan untuk pengemudi jip, pemilik homestay, dan pedagang ketika kawasan terpaksa ditutup. Dengan begitu, keputusan menutup Bromo tidak lagi tersandera urusan perut.
Satu lagi, desa-desa Tengger perlu didukung untuk mengembangkan wisata di luar kawah dan savana, misalnya wisata budaya, pertanian, atau kuliner, yang dirancang bersama tokoh adat. Wisatawan tetap punya alasan untuk datang, sementara savana dan hutannya punya waktu untuk pulih.
Libur Natal dan Tahun Baru tinggal beberapa minggu, dan Bromo hampir pasti kembali dipadati pengunjung. Saya berharap pengelola tidak hanya menyiapkan kantong parkir dan loket tiket, tapi juga rencana yang jelas kalau api atau abu datang lagi. Sepanjang tahun ini, Bromo sudah berkali-kali memberi peringatan. Semoga kita tidak perlu menunggu korban berikutnya untuk mulai berbenah.
(Penulis: Farid Asfari Rahman, Dosen Program Studi Pariwisata, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)
