Aktual.co.id – Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Politik (FISIBPOL) UPN “Veteran” Jawa Timur menggelar Seminar Nasional bertajuk “Transparansi, Trust, dan Partisipasi: Pondasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh”, pada Rabu (7/5/2024), bertempat di Ruang Penida Noor, Gedung FISIBPOL 1.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama yang memadukan wawasan akademis dan pengalaman praktis, yaitu Dr. Moch. Ali Mashuri, M.Si. (Analis Kebijakan Bapperida Kota Mojokerto) dan Dr. Tri Yuniningsih, M.Si. (Dosen FISIP Universitas Diponegoro). Ratusan peserta, terdiri atas mahasiswa dan praktisi kebijakan publik, turut berpartisipasi dalam seminar tersebut.
Dalam pemaparannya, Dr. Moch. Ali Mashuri menekankan bahwa pemerintahan yang tangguh tidak dapat dibangun tanpa transparansi, kepercayaan publik, dan partisipasi aktif masyarakat. Ia memaparkan berbagai inovasi yang telah diterapkan di pemerintahan daerah, khususnya Kota Mojokerto, di mana keterbukaan informasi terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dan menekan potensi korupsi.
“Transparansi bukan sekadar membuka data, tapi menciptakan sistem yang memungkinkan publik terlibat aktif. Dari situ lahirlah kepercayaan, dan ketika masyarakat percaya, mereka pun terdorong untuk berpartisipasi,” ujarnya.
Melengkapi perspektif tersebut, Dr. Tri Yuniningsih menyoroti bahwa prinsip-prinsip good governance seperti etika, integritas, dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Kepercayaan tidak bisa dipaksakan; ia tumbuh dari konsistensi tindakan pemerintah yang selaras dengan nilai-nilai moral publik,” tegasnya.
Ketua Panitia, Bagus Nuari Harmawan, MPA, menyatakan bahwa seminar ini sangat relevan dengan tantangan global saat ini. Ia menyoroti pentingnya robust governance—tata kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan mampu bertahan dalam situasi krisis, baik akibat instabilitas politik, krisis ekonomi, maupun perubahan iklim.
“Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintahan tidak cukup hanya mematuhi prosedur. Diperlukan tata kelola yang tangguh dan responsif, dengan transparansi, kepercayaan, dan partisipasi sebagai kuncinya,” jelasnya.
Dekan FISIBPOL, Dr. Catur Suratnoaji, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan pentingnya peran sivitas akademika dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Ini bukan sekadar diskusi akademik, tetapi juga refleksi atas tantangan nyata yang kita hadapi dalam tata kelola publik. Mahasiswa harus mengambil peran aktif dalam mewujudkan solusi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap seminar ini dapat mendorong semangat reformasi birokrasi serta membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan responsif di tengah dinamika zaman.
“Semoga forum ini menjadi titik tolak menuju tata kelola publik yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya. (Rf)
