Aktual.co.id – Imbas kasus keracunan siswa yang mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (MBG) telah menonaktifkan sebanyak 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Wakil Kepala BGN Nanik D Deyang pihaknya tidak bisa berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.
“Nonaktif sementara ini bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak – anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ucapnya mengutip dari ANTARA, Selasa (29/9).
Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).
Puluhan SPPG yang dinonaktifkan tersebut, menurut Nanik, menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Hasil dari BPOM tersebut, akan menjadi dasar menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai,” katanya.
Disampaikan jika BGN berkomitmen agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, pihaknya berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dapur-dapur MBG yang dikelola SPPG wajib memiliki alat uji (test kit) untuk mengetes makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.
Adanya alat uji itu merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang wajib diikuti oleh seluruh SPPG untuk mencegah kasus keracunan kembali berulang.
“Jadi, saudara-saudara, 30 juta kita bangga, kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya,” kata Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (29/9). (ndi/ANTARA)
