Aktual.co.id – Kebijakan ekonomi Donald J Trump terkait impor dan penghapusan dana di USAID sejak 20 Januari 2025 lalu. Hal tersebut tergambar dalam dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya bersama Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA), Senin (28/4/2025).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri dari Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam paparannya, Pemkot Surabaya bersama dengan ASPA sudah terjalin komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik.
Disinggung masalah terhentinya pendanaan dari USAID akibat kebijakan Presiden Trump, sangat berdampak pada operasional Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HIV/AIDS.
“Kebijakan Trump yang menghentikan pendanaan USAID sangat mengancam operasional penanggulangan HIV/AIDS dan TB,” ungkap Sekretaris ASPA Hanif. Menurutnya, kebijakan ini bisa mempengaruhi perjalanan penanggulangan HIV/AIDS baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Penghentian pendadaan dari USAID ini memang tidak serta merta terhenti begitu saja, namun bertahap seperti yang disampaikan pihak USAID kepada para penerima donor. “Inilah salah satu yang dipikirkan bersama untuk perjalanan penanggulangan HIV/AIDS selama ini,” ungkapnya.
Selama ini pihak ASPA sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan baik. Kedua belah pihak saling membutuhkan untuk menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS dan TB.
“Baik Pemkot Surabaya dan kami tidak bisa berjalan sendiri, semua saling beriringan, karena tenaga Pemkot Surabaya yang pengentasan HIV/AIDS sangat terbatas,” ungkapnya. Oleh sebab itu, pendanaan yang ada di pemerintah daerah harus dimaksimalkan mengingat dana dari luar negeri dihentikan.
Sementara anggota Komisi D DPRD Surabaya William Wirakusuma menjelaskan bahwa persoalan pendanaan untuk operasional penanggulangan HIV/AIDS dan TB tidak perlu dirisaukan. “Sudah ada anggaran sebesar Rp 22 Milyar setiap tahun yang saat ini ada di pemerintah,” ungkapnya.
Pihak LSM juga tidak perlu lagi bergantung dengan pendanaan luar negeri, karena anggaran untuk HIV /AIDS dan TB sudah dipikirkan oleh dewan dan pemerintah. “Jadi tidak perlu lagi bergatung dengan luar negeri jika pemerintah daerah bisa membiayai masalah penanggulangan HIV/AIDS dan TB sendiri,” katanya.
Selain persoalan pendanaan untuk mengatasi masalah HIV/AIDS dan TB, juga disinggung penanggulan HIV/AIDS di kalangan pelajar. Ada temuan, beberapa anak yang sudah berusia remaja diketahui menederita HIV/AIDS karena terjangkit dari orang tuanya.
Para anggota dewan juga meminta agar sosialisasi tentang HIV/AIDS dan TB terus dikuatkan karena banyak penilaian negative terhadap orang dengan HIV/AIDS. Terkait penyebaran TB, dewan juga meminta agar pemakaian masker tetap dilanjutkan karena semua tidak tahu siapa yang terpapar dengan TB. (ndi)
