Aktual.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan butuh dana Rp50,01 triliun untuk mengalirkan listrik ke 10.068 desa yang belum memiliki akses.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Investasi, Senin (30/6), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan total investasi tersebut, sebagian besar atau Rp 42,26 triliun untuk listrik pedesaan.
Selain itu, ada juga 420 lokasi pelayanan yang aliran listriknya masih di bawah 24 jam, yang membutuhkan biaya Rp5,5 triliun untuk meningkatkan jam layanan listrik menjadi 24 jam sehari.
Kemudian, perlu Rp2,25 triliun untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau lima tahun kabinet ini, sekitar Rp9 triliun (per tahun) rasanya bisa dengan efisiensi,” kata Jisman.
Kementerian ESDM melaporkan bahwa hingga kuartal I 2025, sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia yang mencakup 1.287.164 rumah tangga, masih belum memiliki akses listrik PLN.
Lokasi-lokasi itu tersebar di beberapa wilayah, dan terbanyak ada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara yang mencapai 5.555 lokasi, disusul oleh Kalimantan sebanyak 1.099 lokasi, Sulawesi ada 799 lokasi, Sumatera ada 985 lokasi, dan Jawa terdapat 1.630 lokasi.
Hingga saat ini, hanya DKI Jakarta dan Bali yang sudah 100 persen mendapatkan akses listrik PLN.
Jisman mengatakan pemerintah sebelumnya mempunyai program pra-elektrifikasi dengan membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
Namun, program itu sudah tidak dapat dilanjutkan karena sebagian besar lampu telah melewati masa pakai yang tiga tahun dan garansinya juga sudah habis.
Pemerintah kini fokus memastikan masyarakat mendapatkan layanan listrik langsung dari PLN, sehingga mendorong perusahaan BUMN itu agar mengintegrasikan rumah tangga yang belum berlistrik menjadi pelanggan resmi mereka. (ndi/ANTARA)
