Aktual.co.id – Jaksa Korea Selatan pada hari Kamis meminta surat perintah penangkapan untuk mantan ibu negara Kim Keon Hee, sehari setelah menginterogasinya atas serangkaian tuduhan, termasuk penyuapan dan manipulasi saham.
Langkah itu diambil saat mantan Presiden Yoon Suk Yeol masih ditahan atas deklarasi darurat militernya pada bulan Desember, dan sempat menangguhkan pemerintahan sipil sebelum dibatalkan oleh parlemen.
“Kami meminta surat perintah penangkapan untuk Kim pada pukul 13.21,” kata jaksa khusus Oh Jung-hee dalam jumpa pers seperi dikutip Japan Times.
Tuduhan tersebut mencakup pelanggaran hukum pasar modal dan investasi keuangan, serta hukum dana politik. Jika dikabulkan, surat perintah itu akan menandai pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan di mana mantan presiden dan ibu negara sama-sama ditangkap.
Upaya untuk membawa Yoon guna diinterogasi pada hari Kamis atas tuduhan terhadap istrinya, gagal. Karena Yoo melakukan perlawanan dengan cara berbaring di lantai selnya dengan hanya memakai pakaian dalam.
Permintaan penahanan kepada Kim Keon Hee setelah dilakukan pemeriksaan kepada suaminya Yoon Suk Yeol selama berjam-jam. Sementara Kim membantah tuduhan tersebut selama pemeriksaan.
Kontroversi mengelilingi Kim, dengan pertanyaan yang masih ada tentang dugaan perannya dalam manipulasi saham.
Sebuah video yang direkam pada tahun 2022 yang memperlihatkan dia menerima tas tangan Dior dari seorang penggemar yang mengaku dirinya sendiri kembali menyulut kritik publik.
Dia juga dituduh mencampuri proses pencalonan anggota parlemen di partai Yoon, suatu pelanggaran hukum pemilu.
Yoon, sebagai presiden, memveto tiga rancangan undang-undang penyelidikan khusus yang disahkan oleh parlemen yang dikuasai oposisi yang berupaya menyelidiki tuduhan terhadap Kim, dengan veto terakhir dikeluarkan pada akhir November.
Seminggu kemudian, Yoon mengumumkan darurat militer. Yoon, mantan jaksa agung, dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada bulan April karena penerapan darurat militer, yang mendorong negara tersebut untuk menyelenggarakan pemilihan umum dadakan pada bulan Juni. (ndi/JapanTimes)
