Aktual.co.id – Menyikapi persoalan nasional serta di dalam kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), para kiai sepuh dan Mustasyar PBNU menggelar silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12).
Pertemuan Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama ini merespons dua hal. Pertama, bencana alam yang terjadi di Indonesia, khususnya Aceh-Sumatra. Kedua, persoalan yang terjadi di tubuh PBNU.
Soal bencana alam, Forum Sesepuh dan Mustasyar PBNU mendesak pemerintah serius menangangi bencana alam yang terjadi.
Menguktip dari NU Online para sesepuh NU ini mengajak warga bersolidaritas membantu warga terdampak bencana.
Sementara terkait persoalan di PBNU, para sesepuh NU ini menyoroti keputusan pemakzulan KH Yahya Cholil Staquf adalah melanggar AD/ART NU dan melihat dugaan pelanggaran dari keputusan ketua umum PBNU.
Terkait sikap atas bencana di berbagai daerah, forum sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan belasungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam forum tersebut para kiai sepuh mendoakan masyarakat terdampak agar diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini.
Selanjutnya forum mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.
Forum juga memohon kepada pemerintah agar mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadi bencana serupa.
Para kiai juga menuntut agar pelaku perusakan alam dilakukan penindakan hukum secara tegas. Masyarakat diharapkan untuk bahu membahu terlibat aktif memberikan bantuan kepada korban bencana.
Sementara terkait sikap PBNU, forum berpendapangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
Forum melihat adanya informasi terjadi kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
Atas dasar tersebut forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk penetapan PJ ketua umum tidak diselenggarakan sebelum prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
Forum sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
Forum menegaskan bahwa persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa.
Berdasarkan daftar hadir dalam silaturahmu sesepuh dan mustasyar Nahdlatul Ulama bersama syuriayah Tanfidziyah PBNU Sohibul Bait dan Sohibul Hajat KH Umar Wajid (Gus Umar) KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), via zoom KH Ma’ruf Amin, (via Zoom) KH Said Aqil Siradj KH Anwar Manshur KH Nurul Huda Djazuli KH Abdullah Ubab Maimoen, (via Zoom) Nyai Hj Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, (via Zoom) Nyai Hj Mahfudloh Aly Ubaid Wahab, H Mohammad Nuh, KH. Ali Akbar Marbun, KH. Said Asrori, KH. Mu’adz Thohir
Tanfidziyah PBNU, H Nur Hidayat, KH Yahya Cholil Staquf, H Amin Said Husni, H Sumantri
Juru bicara forum HM Abdul Mu’id Lirboyo, H Abdurrahman Kautsar Ploso, KH Imron Mutamakkin Pasuruan. (ndi/NUonline)
