Aktual.co.id – Seorang kolonel angkatan darat merebut kekuasaan melalui kudeta militer dilantik sebagai pemimpin baru Madagaskar pada hari Jumat (17/10).
Kolonel Michael Randrianirina, komandan unit elit angkatan darat, mengambil sumpah jabatan untuk menjadi presiden baru di ruang utama Mahkamah Konstitusi Tinggi negara itu di hadapan sembilan hakim berjubah merah.
Kenaikannya ke kursi kepresidenan terjadi hanya tiga hari setelah mengumumkan bahwa angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan di pulau luas di Samudra Hindia yang berpenduduk sekitar 30 juta orang di lepas pantai timur Afrika.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk pengambilalihan militer sebagai perubahan pemerintahan yang inkonstitusional.
Pengambilalihan tersebut yang terjadi setelah tiga minggu protes antipemerintah yang sebagian besar dilakukan oleh kaum muda menyebabkan Madagaskar diskors dari Uni Afrika.
Keberadaan Presiden Andry Rajoelina tidak diketahui setelah meninggalkan negara itu dengan alasan nyawanya terancam menyusul pemberontakan yang dilakukan oleh tentara yang setia kepada Randrianirina.
Mengutip AP News, dia dilaporkan melarikan diri dengan pesawat militer Prancis. Tanpa kehadirannya, Rajoelina dimakzulkan dalam pemungutan suara di parlemen pada hari Selasa, tepat sebelum sang kolonel mengumumkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Randrianirina, yang diperkirakan berusia 50 atau 51 tahun, mengganti seragam militernya dengan setelan jas gelap dan dasi biru untuk upacara pelantikan yang dihadiri perwira militer, pejabat sipil, dan diplomat asing.
Ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan barisan pengawal kehormatan militer di kedua sisi ruangan. Kolonel tersebut muncul dari ketidakjelasan memimpin pemberontakan oleh unit militer CAPSAT-nya kurang dari seminggu yang lalu.
Dia sempat dipenjara dua tahun karena upaya pemberontakan. Dikatakan jika dia telah menghabiskan sebagian besar tiga bulan penahanannya pada akhir 2023 dan awal 2024 di sebuah rumah sakit militer.
Menurut Bank Dunia, Madagaskar memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yang memengaruhi sekitar 75% populasi. Bekas koloni Prancis ini memiliki sejarah ketidakstabilan politik yang bergejolak sejak merdeka pada tahun 1960. (ndi/AP News)
