• Indeks
Aktual.co.id
  • Beranda
  • Big Data
  • Viral
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum Kriminal
  • Mental Health
  • Travel & Kuliner
  • Pakar Menulis
  • Indeks
Reading: Anggota Komisi III DPR RI Indrajaya Minta Pembayaran PPPK Harus Tuntas
Share
Aktual.co.idAktual.co.id
Search
  • Beranda
  • Big Data
  • Viral
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum Kriminal
  • Mental Health
  • Travel & Kuliner
  • Pakar Menulis
  • Indeks
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2025 - Aktual.co.id
Politik

Anggota Komisi III DPR RI Indrajaya Minta Pembayaran PPPK Harus Tuntas

Redaktur III Kamis, 13 Agustus 2026
Share
3 Min Read
Aparatur Sipil Negara/ Foto: Ist
Aparatur Sipil Negara/ Foto: Ist

Aktual.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyambut baik langkah pemerintah menyiapkan tiga skema membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, kepastian tersebut penting mengakhiri keresahan PPPK yang masih menghadapi keterlambatan pembayaran gaji di sejumlah daerah.

Mengutip dari laman DPR RI, tiga skema yang disiapkan pemerintah meliputi efisiensi belanja daerah yang tidak menjadi prioritas, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami kurang bayar kepada daerah, serta pemberian tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) apabila efisiensi dan dukungan DBH belum mencukupi.

“Ini menunjukkan pemerintah pusat sedang menyiapkan beberapa lapis solusi. Daerah melakukan efisiensi, kemudian kurang bayar DBH diselesaikan, dan apabila masih kurang, ada tambahan DAU. Mekanisme ini harus benar-benar berjalan di lapangan,” kata Indrajaya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:  DPR Terima Surat Presiden untuk Bahas RUU KUHAP
Indrajaya / Foto: DPR RI
Indrajaya / Foto: DPR RI

Politisi Fraksi PKB itu menyebut dukungan fiskal dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp18,9 triliun, terdiri atas sekitar Rp10 triliun kurang bayar DBH dan lebih dari Rp8 triliun tambahan DAU.

Menurutnya, dukungan tersebut diarahkan memastikan kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji PPPK.

“Ruang fiskalnya sedang disiapkan. Karena itu, jangan sampai masyarakat, khususnya PPPK, masih dibebani ketidakpastian soal gaji. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan anggaran benar-benar digunakan memenuhi kewajiban tersebut,” tegasnya.

Dia menyoroti adanya PPPK yang belum menerima gaji di sejumlah daerah. Di Maluku Tengah, sekitar 1.700 PPPK paruh waktu dilaporkan belum terima gaji.

Baca Juga:  Publik Mulai Singgung Perang Dunia 3 Pasca USA Klaim Bom Pangkalan Nuklir Iran

Di Karawang, ratusan PPPK paruh waktu tenaga kependidikan juga dilaporkan belum menerima gaji periode Januari-Februari 2026. Sementara di Palopo, sebanyak 379 guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dilaporkan belum menerima gaji selama tiga bulan.

Menurut Indrajaya  persoalan tersebut harus ditangani karena keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga para pegawai.

“Di balik angka 1.700, 379, atau ratusan PPPK lainnya, ada manusia dan keluarga yang harus makan, membayar cicilan, menyekolahkan anak, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, jangan melihat ini hanya sebagai angka dalam laporan keuangan,” tuturnya.

Karena itu, Indrajaya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK.

Baca Juga:  Puan Maharani: Kami Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Menjalankan Tugas

Pemetaan tersebut dinilai penting agar dukungan fiskal yang disiapkan pemerintah benar-benar sampai kepada daerah yang membutuhkan.

“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru diselesaikan. Pemerintah harus proaktif memetakan daerah mana yang mengalami kesulitan membayar PPPK, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan hak-hak pegawai tersebut dapat dibayarkan,” kata Legislator Dapil Papua Selatan itu.

Indrajaya menegaskan PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik. Karena itu, kepastian status dan kesejahteraan PPPK harus menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan pemerintahan daerah. (DPR RI/parlementaria)

 

SHARE
Tag :ASNDPR RIguruPPPK

Berita Aktual

Aktifitas latihan Karate Kyokushinkai Dojo Graha Family / Foto: Dite Surendra
PMK Kyokushinkai, Karate Keras untuk Membentuk Mental dan Karakter Generasi Muda
Rabu, 18 November 2026
Robert Pattinson peran James Bond 007/ Foto: Variety
Robert Pattinson Jadi James Bond 007, Ini Katanya.
Rabu, 18 November 2026
Ilustrasi Voyager1/ Foto: Anadolu
NASA Mengumumkan Voyager1 Mencapai Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi
Rabu, 18 November 2026
Kantor PRD/MPR RI/ Foto: wikipedia
RUU Perampasan Aset Makin Dekat untuk Disahkan Menjadi UU
Rabu, 18 November 2026
Logo Grand Theft Auto VI/ Foto:Ist
GTA VI Menjadi Gim Terlaris dengan Pendapatan Sampai 1 Miliar USD
Rabu, 18 November 2026

Mental Health

Ilustrasi olahraga/ Foto: freepik

Penelitian Menyebutkan Olahraga Meningkatkan Metabolisme Kekebalan Tubuh

Ilustrasi bermain gim bersama teman/ Foto: freepik

Penelitian Menyebutkan Bermain Bersama Teman Mengurangi Kecanduan Gim Video

Serangga menularkan virus Shimonda/ Foto: anadolu

Seorang Pasien Terinfeksi Virus Shamonda Kali Pertama di Prancis

Ilustrasi remaja dan depresi/ Foto: gemini

Perilaku Tidak Sehat pada Remaja Memicu Risiko Kecemasan dan Depresi

TRENDING NEWS

Basarnas Siaga Personel Pasca Gempa Magnitud 7,1 di Laut Banda

Harga Emas Antam Turun Rp7.000 Menjadi Rp2.515 Juta Per Gram

Aksi Mogok Kereta Api Melumpuhkan Jaringan Komuter di Madrid Spanyol

Polri Mendalami Penyelunduran Chip Nvidia dari AS Melalui Megaspeed Indonesia

Eko Hadi Prasetyo Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Polri

More News

Ahmad Sahroni / Foto: capture ANTARA

Pergeseran Ahmad Sahroni Upaya Agar Bekerja Sesuai Kapasitas

Jumat, 29 Agustus 2025
Presiden AS Donald J Trump / Foto : capture The Guardian

Trump Bertolak Menuju Cina untuk Bertemu Xi Jinping

Rabu, 13 Mei 2026
Basuki Tjahya Purnama alias Ahok ketika masih menjabat sebagai komisaris di Pertamina

Nama Ahok Ikut Viral Terkait BBM Oplosan oleh Pertamina Patra Niaga

Rabu, 26 Februari 2025
Bendera One Piece berkikbar di tengah unjuk rasa Nepal / Foto: Ist

Viral, Orasi Anak Muda di Media Sosial di Tengah Unjuk Rasa di Nepal

Rabu, 10 September 2025
Aktual.co.id

Aktual.co.id adalah portal berita berbasis big data dan analisis digital terdepan di Indonesia yang berada di bawah naungan ASIGTA Group.

  • Redaksi
  • Tentang
  • Kontak
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Beranda
  • Indeks
  • Big Data
  • Mental Health
  • Pakar Menulis
  • Viral

Follow Us

Copyright 2025 – Aktual.co.id