Aktual.co.id – Di tengah program efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah Presiden Prabowo, warga melalui aktfitas digital terus bergulir berbagai pandangan dan pendapat di media sosial. Apalagi pasca dilantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus kementrian pertahanan menambah kesan antara efisiensi dengan uang.
Raffi Mulya @raffimulyaa menjelaskan,”Kemenhan gak ada efisiensi anggaran, bisa jadiin Deddy stafsus. PU kena efisiensi 81T, bisa bikin 18,000 orang dirumahkan. Gak jelas banget, kata gua sih pada kompak mogok aja rame – rame.”
Monica @NenkMonica,”Anak anak di sekolah dapat makan gratis dengan menu alakadarnya seharga 10 ribu. Ketika pulang ke rumah didapati orang tuanya sedang menangis terkena PHK akibat dampak efisiensi anggaran guna menunjang program presiden berjalan. Sungguh miris negeri ini dari hari ke hari kian tragis.”
Mas Hara @hnirankara mengetik cukup Panjang,” Ah, saya habis dengan kejutan besar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan pemotongan anggaran di banyak kementrian, yang tujuannya untuk efisiensi anggaran. Menurut saya, tujuannya bagus, namun terjadi efek domino akibat kebijakan efisiensi ini di mana, kementrian melakukan penghematan besar besaran dengan memadamkan Listrik pada pukul 4 sore, menyala hanya Sebagian AC serta penghematan lain seperti yang sudah kalian baca sendri di media massa atau media sosial. Nah pada esai kali ini saya ingin menjelaskan efek yang akan timbul karena pemangkasan anggaran belanja hanya dari satu kementrian saja, yaitu kementrian PUPR. Bagi orang – orang yang mempelajari ilmu ekonomi pasti sudah bisa melihat efek mengerikan imbas pemotongan anggaran ini, yang mana justru tidak berbanding lurus dengan janji kampanye Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi yang katanya tembus hingga 8%. Sebagai bahan informasi, kementrian PUPR mendapatkan pemotongan atau pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Nah imbas dari efisiensi ini ada beberapa proyek penting yang akhirnya terhenti seperti anggaran untuk pemeliharaan jalan, waduhk, bendungan, hingga jembatan. Sedangkan untuk waduk bendungan serta jembatan sendiri jika tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin maupun berkala akan menyebabkan masalah yang baru.”
Persoalan pengurangan SDM menjadi isu yang berkembang pasca program efisiensi di kementrian diberlakukan. Ancaman PHK di kementrian dan Lembaga pemerintahan tanpak di depan mata jika efisiensi ini benar benar dijalankan. (ndi)
